Bisnis.com, JAKARTA - Saat memberikan pidato peresmian transformasi BPD di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menggenjot kredit sektor produktif yang masih rendah, hanya 26%.
Selama ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya masuk ke sektor konsumtif, salah satunya mengucurkan pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil dan anggota DPRD, lantaran risiko kredit konsumtif lebih aman dibandingkan sektor produktif.
"Memang paling aman di situ, saya juga ngerti, ngontrolnya mudah wong yang dipinjami PNS kita, plus anggota DPRD, hafal kalau saya, buka-bukaan saja," kata Jokowi yang mantan Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi menegaskan pengucuran kredit konsumtif tidak dilarang, tetapi porsi kredit produktif harus diperbesar untuk mendorong pembangunan daerah. Diharapkan porsinya dibalik menjadi 26% kredit konsumtif dan 74% kredit produktif.
Kinerja BPD se-Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Per Maret 2015, aset BPD telah mencapai Rp498,951 atau meningkat sebesar 22,39% dibandingkan posisi Maret 2015 Rp407,669 triliun, menempati urusan ke-4 dalam perbankan nasional setelah BRI, Mandiri dan BCA.
Kinerja kredit juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pada Maret 2015 posisi kredit BPD mencapai Rp304,492 triliun atau meningkat 13,02% dibandingkan posisi Maret 2014 Rp269,419 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
