Bisnis.com, JAKARTA- Industri perbankan Tanah Air didorong untuk mencari sektor-sektor yang masih berpotensi untuk tumbuh dan berkualitas baik di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi.
Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu mengatakan nilai kredit perbankan dengan spending pemerintah hampir sama. Sehingga, apabila spending government terlambat, maka penyaluran kredit perbankan yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau spending pemerintah belum cair dan bank enggan menyalurkan kredit, perekonomian akan melambat. Dengan penyaluran kredit per Maret yang sekitar 10% itu jauh di bawah arahan BI dan OJK 15%-17%," ucapnya di Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Untuk mendorong pertumbuhan kredit di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum membaik, Anggito menyarankan supaya bank-bank untuk menyalurkan kredit ke sektor yang tahan banting.
Seperti diketahui, sektor pertambangan dan komoditas memburuk akibat penurunan harga komoditas dan menurunnya permintaan ekspor barang tambang dari negara-negara utama tujuan ekspor.
Dirinya menyebut salah satu sektor yang masih memiliki potensi dan kualitas yang baik adalah sektor yang mendukung program pemerintah seperti sektor infrastruktur.
"Selain itu masih banyak, seperti sektor pertanian, perikanan, sektor industri kreatif, dan telekomunikasi. Kemudian goverment sector seperti pendidikan, kesehatan juga tumbuh," tuturnya.
Kendati mendorong industri perbankan untuk lebih giat menyalurkan kredit, Mantan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama RI ini mengimbau supaya bank-bank tidak sembrono dalam memberikan pinjaman, mitigasi risiko perbankan harus terus diperbaiki supaya rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) tidak mengalami peningkatan.
Adapun hingga akhir tahun ini, Anggito memprediksi pertumbuhan kredit perbankan nasional hingga akhir tahun berkisar di angka 13%. Menurutnya, dengan pertumbuhan kredit perbankan 13%, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5%.
"Tahun ini pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. Walaupun hanya 5,1% sudah bagus, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap ada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
