Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan memastikan akan mengawasi dengan serius penyaluran dan pelaksanaan dana desa sejak tahun ini. Namun, BPK memberi isyarat akan melonggarkan standar-standar audit untuk mata anggaran ini.
Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono mengungkapkan saat ini pihaknya dan pemerintah masih membicarakan mengenai prinsip-prinsip dana ini, yang notabene baru diluncurkan pertama kalinya dalam sejarah pada April 2015.
"Yang pasti, pemeriksaan tidak akan menggunakan standar-standar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), karena standar pelaporannya pasti lebih sederhana," terang Agus di sela penyampaian audit BUMN di hadapan DPR, Kamis (28/5).
Meski demikian, Agus mengakui tidak sanggup melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada lebih dari 70.000 desa se-Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan menggunakan metode sampling.
"Nanti BPK perwakilan yang akan melakukan pemeriksaan, yang risiko besar seperti wilayah timur sampelnya lebih banyak. Pasti disampling berdasarkan risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul," tuturnya.
Dalam pelaporannya, kemungkinan besar dana desa nantinya tidak akan masuk ke dalam LKPP, melainkan dalam dikonsolidasikan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
