Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Penilaian Kinerja Menteri Harus Fair

Kalangan DPR menyatakan penilaian terhadap kinerja para menteri harus dilakukan secara fair dan obyektif tanpa membedakan menteri yang berasal dari partai politik maupun yang dari profesional.
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak?/Bisnis-
Presiden Joko Widodo (tengah) beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja berfoto bersama di Istana Merdeka seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menteri di Jakarta, Senin (27/10/2014). Siapakah menteri yang kini akan terdepak?/Bisnis-

Bisnis.com, JAKARTA--Kalangan DPR menyatakan penilaian terhadap kinerja para menteri harus dilakukan secara fair dan obyektif tanpa membedakan menteri yang berasal dari partai politik maupun yang dari profesional.

Pernyataan ini disampaikannya sejumlah Anggota Komsi XI DPR menanggapi pertanyaan wartawan terkait spekulasi soal reshuffle kabinet dan berkembangnya opini masyarakat bahwa kinerja tim ekonomi yang bukan dari partai politik jeblok.

“Tidak boleh seperti itu dong. Kami tetap obyektif. Tidak boleh kita lihat dia orang partai atau bukan, kalau dia bekerja untuk bangsa dan negara tidak boleh dilihat dengan parameter seperti itu, yang harus dilihat adalah spektrum kerjanya,’’ujar Mokhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan, Senin
(1/6/2015).

Misbakhun mengatakan masih ada menteri dari tim ekonomi yang punya kinerja sangat baik dan berprestasi. Dia menunjuk langsung contoh kinerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang bukan berasal dari partai politik, tetapi berani “pasang badan” untuk janji kampanye Presiden Jokowi .

‘’Menkeu itu yang paling bagus di tim ekonomi, dia dapat tugas utama bagaimana mewujudkan Nawa Cita dalam APBNP 2015, janji-janji kampanye presiden Jokowi  tergambar lewat APBNP,’’ujarnya.

Senada dengan Misbakhun, anggota Komisi XI lainnya,  Johny G. Plate mengatakan, Bambang Brodjonegoro termasuk menteri keuangan Asia Pasifik yang mempunyai reputasi tinggi dan terpercaya di kalangan perbankan Asia Pasifik.

‘’Ide-idenya bagus, antara lain sekarang sedang menyusun Undang-undang JPSK [Jaring Pengaman Sistem Keuangan]. Saat ini di APBNP ada target rasio pembangunan dan indeks pembangunan manusia, itu semua ide Bambang’’ ujar politisi dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Menurutnya, secara keseluruhan kinerja Menkeu Bambang Brodjonegoro bagus karena telah menyusun dan menyiapkan konsep perekonomian nasional secara baik dan profesional.

“Tinggal menteri-menteri lainnya saja secara teknis sanggup enggak mereka mengimplementasikan apa yang sudah disiapkan oleh Bambang,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper