Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong keterlibatan swasta dalam mengelola sampah secara modern dan terintegrasi sehingga menghasilkan manfaat dan tidak merusak lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan di Indonesia belum ada daerah yang mampu mengimplementasikan pengolahan sampah secara terintegrasi. Beberapa daerah seperti Martapura, Malang, Kendari, dan Balikpapan sudah cukup baik, namun masih parsial.
"Potensinya banyak, karena sampah itu bisa diolah jadi bijih plastik, diambil gas metannya, sampai dipakai menjadi bahan bakar," ujar Siti seusai rapat terbatas tentang pengelolaan sampah di Kantor Presiden, Selasa (23/6/2015).
Presiden Joko Widodo, lanjutnya, meminta agar pengelolaan sampah dilakukan dari hulu ke hilir hingga tidak ada lagi sampah. Artinya, harus melibatkan masyarakat, pemda, hingga swasta.
"Anggaran di LHK cuma Rp40 miliar. Kalau menurut saya lebih baik swasta, cara berpikirnya lebih jernih dan kreatif," katanya.
Industri pengolahan sampah yang terintegrasi, kata Siti, dapat berjalan dalam waktu singkat. Asalkan ada business process yang dibentuk dengan sistem yang baik dan keterlibatan swasta.
Siti memaparkan salah satu upaya untuk membentuk sistem yang baik adalah dengan mengkaji regulasi terkait yang terdiri dari 6 Undang-Undang, 7 Peraturan Pemerintah, serta Perpres dan aturan lainnya.
"Masalah sampah ini ternyata regulasinya rumit. Akan kami dalami satu persatu. Utamanya, UU 18/2008 tentang pengelolaan sampah," imbuhnya.
Di sisi hulu, Siti menegaskan perlunya perubahan kultur masyarakat Indonesia dalam hal pengolahan sampah. Misalnya, dengan melakukan pemilahan sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan membuat gerakan bersih-bersih sampah di lingkungan sekitar. []
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
