Bisnis.com, DENPASAR—BPJS Watch mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi atau Pansel direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan.
Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, masa jabatan direksi dan dewan pengawas saat ini akan selesai akhir Desember 2015 sehingga perlu diantisipasi jauh-jauh hari.
"Supaya tidak nanti November baru dibentuk akhirnya seleksinya cuma sekedar pilih saja," ujarnya di Denpasar, Jumat (26/6/2015).
Dia menekankan kepada pemerintah agar menyeleksi calon direksi dan pengawas BPJS Kesehatan yang kredibel. Pihaknya juga menyarankan pemerintah tidak memperpanjang jabatan direksi dan pengawas saat ini.
Alasannya, karena kinerja direksi dan pengawas saat ini dinilai tidak mampu memberikan layanan memuaskan kepada masyarakat. Dia mengatakan banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Selain itu, direksi sekarang dinilai tidak mempermudah layanan, karena mengeluarkan aturan yang mensyaratkan aktivasi 14 hari kepada peserta dan kewajiban satu keluarga harus mendaftar. Selain itu, adanya nota kesepahaman dengan Apindo yang memberikan penundaan hingga 30 Juni dinilai bentuk ketidaktegasan.
"Dari sisi regulasi itu sudah susahkan rakyat, dari sisi implementasi kami sudah beberapa kali minta tempatkan petugas di tiap rumah sakit, tetapi mereka bilang ada aduan 24 jam," ujarnya.
BPJS Kesehatan membutuhkan kepemimpinan yang berani dan punya kreatifitas dalam memberikan pelayanan lebih baik. Pihaknya berharap kepemimpinan direksi dan dewan pengawas baru akan membuka akses rekening ke bank lain tidak hanya bank BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
