Bisnis.com, JAKARTA -- “Lebih cepat, lebih bae,” ungkapan ini berupaya diterapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara konsisten dalam kebijakan pemerintah, meski kerap menimbulkan kontroversi. Dimulai dari beleid anti-kriminalisasi pejabat negara demi percepatan pembangunan infrastruktur, wacana reshuffle kabinet, hingga relasinya dengan Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui lebih dalam kebijakan pemerintahan Jokowi-JK termasuk tentang kondisi terkini, Bisnis Indonesia mewawancarai Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/7). Berikut petikan wawancaranya:
Bagaimana alokasi dana perencanaan proyek dari APBNP 2015?
Bisa diubah, ya kira-kira hanya butuh Rp1 triliun-Rp2 triliun saja totalnya untuk perencanaan. Pos anggaran dari mana saja, kalau negara mau bisa saja, dana cadangan kita pakai dari masing-masing kementerian.
Soal pajak, selama 10 tahun terakhir, penerimaan tidak pernah tercapai. Tahun ini juga diperkirakan sulit tercapai. Mengapa?
Jujur saja, kami menyusun APBN itu tahun lalu kan, saat harga komoditas kita masih tinggi. Kami menyusun itu dengan rasa optimisme. Tapi di tengah jalan, mulai Maret sampai sekarang, terjadi penurunan. Target itu sulit dicapai, bukan karena faktor perencanaan. Sekarang ini adalah tahun pembinaan dengan segala macam cara yang sudah dipikirkan jauh hari, tax amnesty dan sebagainya. Memperbaiki sistem e-faktur, memperbaiki teknologi informasi pajak dengan biaya triliunan rupiah.
Namun, kalau kita terlalu ketat terhadap pajak dalam keadaan seperti sekarang ini, maka akan terjadi kontraksi. Katakanlah eksportir lagi sulit, kita kenakan pajak lebih tinggi, makin sulit dia. Industri otomotif atau properti penjualannya sedang turun, lalu kita pajakin lebih keras, makin lemah dia. Investasi akhirnya tidak ada. Kontraksi kan? Jadi dilema juga. Saat butuh APBN, tapi pajak terlalu kencang sehingga kontraksi, sama juga akibatnya.
Artinya target penerimaan pajak tahun depan tidak akan setinggi tahun ini?
Kalau dilihat [target] penerimaan pajak naik menjadi 1.249 triliun pada 2015. Akibat tren menurun antara Maret-Juni, akhir tahun kemungkinan sulit dicapai. Tapi kami yakin melampaui 2014, begitu juga tahun 2016. Kami menghitungnya berdasarkan realisasi, berapa persen dari realisasi 2015 ke 2016. Nilainya bisa naik, tapi tidak bisa mencapai target. Mungkin naik 5%-10% cukup, karena memang kondisinya [tidak memungkinkan]. Pajak dari usaha, kalau usaha sedang turun, mau apa? Kalau kondisi seperti tadi, hanya dua hal yang bisa dilakukan, yaitu menggerakkan usaha dan menurunkan pajak serta bunga.
Artinya pemerintah menempatkan pajak bukan hanya sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga stimulus?
Ya harus, selama kita ingin mencapai investasi. Kalau tidak begitu, investasi dalam negeri turun, dikuasai asing. Asing tetap banyak masuk. Bunganya murah. Hal yang terjadi, tidak seimbang dalam jangka panjang.
Tax amnesty progress-nya seperti apa?
Kami sedang pelajari efeknya. Apa bisa tercapai, berapa besar dana bisa masuk kalau diberi tax amnesty. Ditengarai banyak dana-dana milik pengusaha Indonesia berada di luar negeri, Singapura, Malaysia. Tapi saya kira sama saja, dana itu masuk [ke Indonesia] bisa dalam bentuk investasi asing langsung, paling besar dari Singapura. Artinya, perusahaannya terdaftar di Singapura tapi pemiliknya bisa orang Indonesia juga, itu hanya masalah legal.
Dunia global kan susah dibatasi. Pada saat devisa kita bebas, susah dibatasi. Tidak apa-apa, tapi pajak kan tetap berlaku sama saja. Investasi apapun, dari dalam atau luar negeri, kepentingan pemerintah cuma satu kok, employment dan pajak.
Bagaimana dengan kondisi suku bunga?
Ada dua hal membaca bunga. Bunga untuk korporasi biarlah sesuai keadaan pasar, tapi bunga untuk UMKM, kita yang tentukan. Jadi, kredit UMKM sudah kami putuskan 12% dari sebelumnya 22%. Tidak apa-apa kami subsidi agar ada perkembangan di bawah. Perkembangan ekonomi kerakyatan kita itu ada di bawah, bukan di atas. Subsidi KUR, di samping ada jaminan asuransi, diberi tambahan lagi kira-kira 4%, tambahan jaminan 3%, totalnya 7%. Tidak masalah untuk rakyat kecil.
Soal suku bunga acuan Bank Indonesia?
BI rate tentu wilayah Bank Indonesia walaupun kami selalu berkonsultasi dengan BI, setidak-tidaknya jangan dinaikkan.
Sampai kapan?
Ya sampai kondisi memungkinkan. Jangan pula dana luar masuk dengan biaya mahal [karena bunga BI Rate tinggi], tidak ada gunanya juga. Toh dana di luar sudah sangat murah. Di Jepang bunga hanya 0,1%-0,2%.
Sebagian kalangan menilai jangan berharap banyak pada tahun ini karena sedang banyak pembenahan, lebih baik berharap tahun depan. Tanggapan Bapak?
Ini kan tahun-tahun awal, otomatis tidak terlalu mulus. Kementerian-kementerian belajar menyesuaikan dan terjadi kelambanan. Jadi, karena tahun awal, kemudian dibarengi dengan masalah luar dan dalam. Tapi tahun depan menurut saya semua sudah match, kondisinya sudah diketahui. Perbaikan strukturalnya akan lebih maju.
Jadi, tahun depan pemerintahan akan lebih efektif?
Pasti. Saya yakin. Harga komoditas pun sudah bottom kan sekarang ini. Masak mau turun lagi.
Wawancara Selengkapnya Simak di Sini
Baca juga:
Ini Pandangan JK Mengenai Kondisi Ekonomi dan Reshuffle Kabinet
Inilah Pendapat Jusuf Kalla Tentang Pilkada, KPK, dan Potensi Konflik
JK Bicara Blak-blakan Soal Ketahanan Pangan, Energi, serta Proyek Listrik
Beginilah Komentar Jusuf Kalla Mengenai Reformasi Birokrasi
Pewawancara: Lavinda, Sri Mas Sari, Ana Noviani, Aprilian Hermawan, Yosep Bayu Widagdo, Adhitya Noviardi & Arif Budisusilo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
