Bisnis.com, JAKARTA--Dana transfer daerah dan alokasi desa harus lebih besar dibandingkan dengan belanja kementerian/lembaga negara, agar dapat mendorong pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana transfer daerah dan alokasi desa harus lebih besar dari belanja kementerian/lembaga negara. Untuk itu, divisi pengawasan harus lebih hati-hati dalam melakukan kontrol di lapangan.
"Penyaluran bantuan sosial pada 2016 juga harus lebih fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Presiden Jokowi menuturkan pemerintah harus menghitung kembali anggaran yang disediakan untuk subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan subsidi non-energi lainnya dalam RAPBN 2016. Asumsi makro APBN 2016 juga harus dibuat lebih realistis dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya, mengungkapkan total anggaran subsidi yang direncanakan pada 2016 menyusut menjadi 9,45% dari total RAPBN 2015 yang mencapai Rp198 triliun.
Jusuf Kalla menuturkan sejumlah pos anggaran dalam RAPBN 2015 sebenarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang (captive budget), antara lain pendidikan 20%, kesehatan 5%, dan transfer daerah 24%.
"Subsidi totalnya dulu 22%, tahun depan hanya 9% atau 10%," katanya.
Total belanja negara dalam RAPBN 2016 direncanakan Rp2.095 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu subsidi dialokasikan Rp198 triliun atau 9,45% dari total belanja negara dalam RAPBN 2016.
Pos belanja subsidi terdiri dari subsidi BBM Rp71 triliun, subsidi listrik Rp50 triliun, dan subsidi non-energi Rp77 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan alokasi APBN-P 2015 senilai Rp212,1 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp64,7 triliun, subsidi listrik Rp73,1 triliun, dan subsidi nonenergi Rp74,3 triliun.
Total anggaran subsidi itu sendiri mencapai 10,6% dari belanja negara dalam APBN-P 2015 yang mencapai Rp1.984,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
