Bisnis.com, JAKARTA - Selain memiliki permodalan yang dinilai mampu menyerap berbagai variabel risiko, industri perbankan di Indonesia diklaim mempunyai sumber daya manusia yang mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tertekan.
Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini mengatakan indikatornya yakni sertifikasi yang melekat pada individu di sektor perbankan.
Menurut Zulkifli, selama 4 tahun terakhir, asosiasi yang dipimpinnya telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di industri perbankan, termasuk pelatihan dan sertifikasi.
Fokus ini, sebut dia, ditetapkan mengingat motor penggerak jalannya aktivitas bisnis bank yakni manusia. “Kami sudah sertifikasi 80.000 orang termasuk sertifikasi risk management. Ini menjadi bantalan menghadapi adanya kondisi seperti sekarang,” jelas Zulkifli di Jakarta, Kamis (27//20158).
Adapun, hingga akhir tahun lalu, industri perbankan nasional telah mencatatkan hampir 500.000 pegawai di berbagai level jabatan. Setiap tahunnya, kata Zulkifli, setidaknya akan ada penambahan 25.000 pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan ekspansi bank.
Zulkifli menjelaskan pihaknya akan melakukan sertifikasi pada 9 jenis bidang untuk mendukung kapasitas para bankir sekaligus persiapan menuju era masyarakat ekonomi Asean (MEA).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad sempat menuturkan dalam 5 tahun mendatang, industri jasa keuangan membutuhkan tambahan mencapai 32.000 individu yang mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.
Untuk industri perbankan, lanjut dia, dalam kurun waktu 5 tahun lagi, membutuhkan 4.920 pejabat yang memiliki sertifikasi. Adapun, sebagian besar dari pejabat tersebut, rinci Muliaman, yakni pejabat eksekutif.
Sejak awal tahun ini, OJK juga telah berusaha meningkatkan kualitas para pekerja di industri keuangan, termasuk perbankan. Ketika itu, OJK menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mengatur dan meningkatkan terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja secara nasional.
Dari kerja sama ini, terbentuk kelembagaan sertifikasi profesi lembaga jasa keaungan, pengembangan infrastruktur kelembagaan dari lembaga sertifikasi profesi meliputi skema sertifikasi, asesor, perangkat assesment, sarana, dan prasarana uji kompetensi sumber daya manusia pada lembaga jasa keuangnan.
Selain itu, kerja sama ini juga mengarahkan lembaga sertifikasi profesi dalam pelaksanaan kerja sama saling pengakuan kesetaraan sertifikasi kompetensi kerja dengan lembaga sertifikasi profesi sejenis di negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
