Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PAKET KEBIJAKAN PEREKONOMIAN: Stimulus Jangan Hanya Berkutat Soal Tax Holiday

Presiden Joko Widodo disarankan menjadikan Kementerian PAN-RB sebagai ujung tombak penyusunan paket kebijakan ekonomi.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi segera dikeluarkan pemerintah pekan depan guna meredam perlambatan kinerja ekonomi.

Pengamat ekonomi Dradjad H Wibowo mengatakan Presiden Joko Widodo disarankan membuat paket yang berbeda dari sebelumnya yang berputar pada tax holiday. Paket kebijakan ekonomi harus probisnis yang memberi stimulus orang berproduksi di Indonesia.

"Tax holiday itu enggak cukup, dia harus benar-benar probisnis, membuat orang berani berproduksi di indonesia dan hambatannya itu banyak sekali, kita semua sudah tahu hambatannya tolong pangkas," katanya di Cikini Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengingatkan bahwa banyak aturan birokrasi berada di tangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Dradjad meminta Jokowi agar melibatkan kementerian ini sebagai ujung tombak. 

"Jadi justru tempatnya Yuddy ini harus menjadi ujung tombak karena banyak hambatan terhadap investasi, banyak hambatan terhadap pabrik di Indonesia itu berasal dari birokrasi, jadi harus dipangkas," jelasnya.

Pemangkasan birokrasi pun tidak boleh setengah-setengah. Misalnya prosedur perizinan kalau sebelumnya makan waktu 15 hari dipangkas habis menjadi lima hari atau yang sebelumnya satu bulan dipangkas menjadi tujuh hari.

"Pokoknya harus signifikan sehingga orang mengatakan iya pemerintah betul-betul nih serius, jadi mereka berani dan menaruh uang. Kalau tidak merka tidak akan berani menaruh uang di Indonesia," tutur Dradjad.

Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Purbaya Yudhi Sadewa menilai paket kebijakan ekonomi tidak banyak berbeda. Sebenarnya itu tidak masalah, yang penting bisa diimplementasikan secara maksimal.

"Selama ini sudah banyak bottleneck [hambatan] yang dijalankan. Saya tidak melihat ada banyak paket kebijakan baru yang berbeda. Mungkin ada satu dua yang berbeda sedikit tapi lahannya sebagian besar masih sama. Untuk saya yang penting paket kebijakan apapun, implementasinya akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper