Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan bentuk gugus tugas hukum untuk membantu direksi BUMN dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan koridor hukum.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut B. Panjaitan yang sekaligus Menkopolkam dalam pertemuan dengan Pimpinan Media di kantor Kementerian Menkopolkam malam ini, Selasa (1/9/2015).
Selain itu, menurut Luhut, pemerintah juga menjaga agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi.
"Pemerintah menjaga agar tidak muncul kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan instabilitas perekonomian, serta akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga situasi," ujarnya.
Luhut menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dan preventif terhadap setiap kelompok ekstrimis yang ada di Indonesia saat ini (seperti Poso) dan memastikan kondisi tetap aman.
Dalam kesempatan itu, Luhut menambahkan sisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih baik dengan pertumbuhan 4,67%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
