Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PAJAK KENDARAAN: Jabar Turunkan Target Rp436 Miliar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun ini Rp436 miliar.
Ilustrasi pajak kendaraan/Beritajakarta.com
Ilustrasi pajak kendaraan/Beritajakarta.com

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurunkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun ini Rp436  miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar Dadang Suharto mengatakan penurunan target pajak kendaran itu sudah masuk dalam rancangan APBD Perubahan 2015.

Pihak dewan memahami penurunan ini karena situasi ekonomi yang tengah mengalami perlambatan. “Pendapatan asli daerah sebetulnya tidak ada penurunan, malah ada kenaikan,” katanya, Senin (7/9/2015).

Menurutnya penurunan pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB sebesar Rp436  miliar tidak terlalu signifikan karena kondisi yang sama terjadi di wilayah lain.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), target penjualan direvisi karena melihat potensi pasar yang diperkirakan stagnan. “Ini berdampak pada pembelian kendaraan baru,” ujarnya. 

Hingga semester I/2015, angka penjualan hanya pada kisaran 520.000 unit atau lebih rendah dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 642.110 unit.

Kondisi ini tercipta karena daya beli masyarakat menurun tajam."Penurunan target dari para produsen juga ikut berimbas kepada target pendapatan kita," katanya,

Sementara itu, realisasi pendapatan pada semeter I tahun ini dari pajak bea balik nama telah mencapai 45,13% sedangkan dari pajak kendaraan bermotor sudah diatas 49%"Hingga akhir tahun ini, kami menargetkan pajak dari seluruh kendaraan bermotor mencapai Rp10,7 triliun," katanya.

Dispenda juga masih berharap bisa menambah pundi PAD dengan menyasar para pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak.

Dadang memastikan jumlah penunggak pajak tahun ini melompat dari angka 3 juta menjadi 5 juta dibanding 2014 lalu."Kira-kira ada 5 juta orang yang nunggak, itu perkiraan kami," ujarnya.

Upaya yang menyasar para penunggak ini sangat penting dilakukan demi meningkatkan pendapatan Pemprov. Pihaknya menargetkan mampu mendapatkan Rp1 triliun hingga Rp2 triliun dari mereka yang menunggak.

"Kalau dari para penunggak itu bisa membayar maka kita sudah bisa dapat minimal Rp1 triliun," katanya.

Kepala Bappeda Jabar Denny Juanda mengatakan meski ada penurunan dari sektor pendapatan, secara total APBD Perubahan 2015 Jabar malah mengalami peningkatan volume.

Menurutnya, kelesuan ekonomi nasional membuat daya beli masyarakat membeli kendaraan bermotor turun. “Tapi total APBD sekarang mencapai Rp28,5 triliun,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper