Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rupiah Kian Loyo, PDIP Minta Bank Indonesia Diaudit Secara Khusus

Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Indonesia mengingat kurang efektifnya bank sentral itu mengelola nilai tukar.nn
Bank Indonesia/Ilustrasi-Bisnis
Bank Indonesia/Ilustrasi-Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Indonesia mengingat kurang efektifnya bank sentral itu mengelola nilai tukar.

Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi, Hendrawan Supratikno mengatakan permintaan itu mendesak diajukan mengingat nilai rupiah sudah anjlok hingga di atas 18% sejak Januari lalu. Padahal, selama 2014, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya 1,74%.

Dalam keterangannya kepada wartawan Hendrawan meminta otoritas Bank Indonesia bertindak secara tegas dan antisipatif dalam menjaga nilai tukar rupiah. Selan itu, BI juga diminta untuk memberi bobot lebih pada penguatan kurs dalam kebijakan moneter.

"Jangan sampai terjadi kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar oleh BI membawa dampak buruk terhadap kinerja prekonomian nasional dan kinerja Pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat yang merugikan masyarakat," ujarnya, Selasa (29/9/2015).

Meski mengaku tidak curiga dengan tindakan intervensi yang diambil terkait penguatan kurs, namun Hendrawan mempertanyakan beberapa pernyataan yang dikeluarkan BI.

Dia mencontohkan pernyataan yang menyebutkan bahwa meskipun melemah terhadap dolar AS, rupiah menguat terhadap mata uang lain dan rentang nilai tukar dilaporkan Rp12.380Rp12.899. Padahal, nilai pasar yang berlaku saat itu pada posisi Rp12.600.

"Pernyataan ini ternyata direspons negatif oleh pasar. Artinya ada ketidakpercayaan di sini," ujarnya.

Dia mengkhawatirkan spekulasi pasar bahwa rupiah akan menembus angka psikologis Rp15.000 per dolar AS kalau antisipasi BI tidak efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Juliari Batubara mengatakan kebijakan yang ditunggu masyarakat dari pemerintah saat ini adalah kebijakan konkret yang langsung bisa dirasakan. Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat melemhanya nilai tukar rupah sudah sangat mengkhawatirkan sehingga diperlukan tindakan konkret.

Untuk itu, dia meminta BI menurunkan tingkat suku bunga acuan sebagaimana yang juga dilakukan oleh negara lain agar sektor industri tidak kian terpukul.

Selain itu, ujarnya, pemerintah juga perlu menurunkan pajak korporasi sebagaimana yang diakukan di Amerika Serikat. "Kalau Amerika Serikat saja menurunkan pajak korporasi, Indonesia seharusnya juga melakukan hal yang sama," ujarnya, Selasa (29/9/2015).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper