Bisnis.com, JAKARTA – Paket kebijakan ekonomi lanjutan tahap kedua yang telah diluncurkan pemerintah masih dinilai belum menyentuh dua aspek pokok, penyerapan tenaga kerja dan lemahnya pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunaan seperti dilansir situs resmi DPR menyebutkan belum adanya jaminan penyerapan tenaga kerja secara maksimal dari aktivitas investasi langsung.
“Berbagi insentif itu harus diberikan kepada investasi yang menjamin penyerapan tenaga kerja. BKPM harus selektif. Dari laporan realisasi investasi triwulan II/2015 yang diterbitkan BKPM, telah terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada investasi asing yang masuk,” ujarnya Jumat (2/10/2015).
Melihat kondisi itu, Heri menyebut selama ini investasi tidak berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. “Itu adalah masalah pokok yang harus dipecahkan,” katanya.
Selain itu, Heri menambahkan lemahnya pengawasan BKPM dalam menyambut paket kebijakan mempermudah investasi.
Menurutnya, pengawasan BKPM tidak menyeluruh. “Biasanya di awal bagus, tapi bisa terdistorsi di tengah jalan. Akhirnya, banyak investor mengeluh di lapangan. Ini penting digarisbawahi, karenanya diperlukan penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan kuat."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
