Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pegawai bank atau bankir Indonesia siap bersaing di kawasan Asia saat diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan Indonesia merupakn salah satu negara yang mewajibkan setiap pejabat bank harus melakukan sertifikasi di bidang pengelolaan risiko.
"Jadi seperti SIM [surat izin mengemudi], untuk mobil ada SIM A, untuk truk SIM B. Kenapa dibedakan SIM-nya? karena diperlukan keahlian yang lebih besar untuk mengelola bank yang besar. Jadi kompleksitas yang dialami besar, semakin hari semakin besar terkait dengan size-nya," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9/2015).
Dia menuturkan semakin besar ukuran bank yang dikelola maka semakin besar pula tanggung jawab dan kompleksitasnya.
Dia mencontohkan para pemimpin bank yang berstatus bank umum kelompok usaha (BUKU) III dan IV harus memiliki sertifikasi level 5 sesuai dengan kapasitas pengelolaan risikonya.
China Banking Regulatory Commission atau Otoritas Jasa Keuangan asal China, lanjutnya, juga mulai belajar dari Indonesia terkait kewajiban bankir Indonesia yang harus mempunyai sertifikasi.
Saat ini, pihak otoritas keuangan China tengah menyiapkan aturan terkait kewajiban untuk memiliki sertifikat pengelolaan risiko.
"Kemarin pejabat CBRC belajar dari kita untuk mewajibkan para bankir memiliki sertifikasi. Saya senang juga China ikut kita. Mereka sedang menyusun kewajiban sertifikat berisiko. Implementasinya enggak tahu kapan," katanya.
Setiap pimpinan industri perbankan nasional, lanjut Muliaman, harus bersertifikat terutama memahami aspek pengelolaan risiko. Pasalnya, yang isu paling penting dalam pengelolaan bank yakni pengelolaan risiko.
"Kita punya pengalaman mengelola krisis 1998-1999 itu kebijakan mewajibkan bankir bersertifikat. Pada 2000 semua implementasi bisa jalan dan sekarang saya kira puluhan ribu bankir bersertifikasi enggak hanya level pimpinan tetapi level dibawahnya juga," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
