Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menilai dalam rangka mempercepat penyerapan kredit usaha rakyat (KUR), pemerintah perlu melakukan pemetaan dan sosialisasi yang intensif.
Ketua Bidang UKM, Wanita Pengusaha, Wanita Pekerja, Gender dan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nina Tursinah mengatakan implementasi percepatan tersebut memang harus tepat sasaran bagi pelaku UKM-IKM yang memang membutuhkan, serta harus lebih mudah diperoleh.
“Harus ada datanya agar bisa diprioritaskan untuk usaha yang sudah jalan tapi kekurangan modal. Ini diidentifikasikan melalui sektor industrinya dan bisa dikoordinasikan melalui asosiasi. Implementasinya harus dipercepat, dipermudah dan disosialisasikan karena biasanya informasi tidak menjangkau seluruh UKM-IKM,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (5/10/2015).
Dia mengatakan pemerintah juga harus turut memerhatikan pinjaman bagi pelaku industri kecil dan menengah yang usahanya melibatkan pemrosesan dan berorientasi ekspor. Selama ini, KUR cenderung hanya dinikmati oleh pelaku industri mikro karena plafonnya hanya sebesar Rp25 juta.
“Kalau Rp25 juta untuk yang kecil dan menengah, bisa apa. Mereka bisa butuh Rp1 miliar–Rp2,5 miliar. Jadi sekarang mereka perlu informasi terkait plafon dan bunga pinjamannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa mestinya pemerintah menyegerakan implementasi dari bunga KUR sebesar 9% agar bisa memperkuat IKM sekaligus meningkatkan daya saing.
“Kalau bunga 12% sebenarnya masih tinggi. Masih belum bisa bersaing. Jadi kalau memang sudah ada wacananya, tidak usah tunggu tahun depan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
