Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR menyepakati pagu anggaran Kementerian Keuangan yang diusulkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 senilai Rp30,9 triliun.
"Komisi XI DPR menerima usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2016," kata Wakil Ketua Komisi XI sekaligus pimpinan rapat kerja pembahasan anggaran Kementerian Keuangan Muhammad Prakosa di Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Sekretariat Jenderal Kemenkeu memperoleh alokasi anggaran terbesar senilai Rp14,6 triliun, disusul Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp8,7 triliun, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp3,7 triliun.
Selain itu, alokasi anggaran tersebar masing-masing di Inspektorat Jenderal senilai Rp115 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Rp154 miliar, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rp144,3 miliar, dan Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Rp85,5 miliar.
Adapun untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan Rp1,63 triliun, lalu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Rp665,9 miliar, Badan Kebijakan Fiskal seebsar Rp263,2 miliar dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp780 miliar.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan seluruh rencana kerja Kementerian Keuangan yang dirancang untuk kegiatan operasional pada 2016 akan disesuaikan dengan program Nawacita dan RPJMN 2015-2020.
Beberapa rencana kerja tersebut antara lain terkait peningkatan kualitas pelaksanaan keuangan negara, peningkatan penerimaan pajak, pengawasan dan penerimaan dari bea dan cukai serta pengelolaan anggaran dengan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
