Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya melakukan capacity building sumber daya manusia bank perkreditan rakyat (BPR) untuk menekan angka kredit bermasalah bank yang berhubungan langsung dengan usaha wong cilik ini.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Heru Kristiana mengatakan capacity building yang dilakukan oleh regulator adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para karyawan BPR untuk menganalisa kredit dengan baik dan benar.
"Ini supaya SDM BPR menjadi bagus, sehingga bisa menekan non-performimng loan (NPL) dan mencegah fraud," ujarnya kepada Bisnis.com .
NPL per Juli 2015 telah mencapai 6% berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan OJK.
Data ini merekam angka NPL BPR per Juli 2015 merupakan angka paling tinggi apabila dibandingkan dengan NPL sebelumnya.
Pada 2011 NPL kelompok bank yang paling dekat dengan usaha wong cilik ini tercatat sebesar 5,22%, sementara pada tahun 2012 dan 2013 tercatat sebesar 4,75% dan 4,41%. Adapun pada tahun lalu, NPL BPR ditutup di angka 4,75%.
Selain itu, Heru menuturkan pihaknya bakal mengawasi lebih ketat BPR yang angka NPL-nya lebih dari ambang batas maksimum yang ditetapkan, yakni 5%.
Meskipun secara industri rasio kredit bermasalah BPR telah mencapai 5%, Heru menyatakan kondisi ini belum terlalu buruk karena 6% itu NPL gross. Sedangkan NPL net BPR disebut Heru masih di bawah 5%.
Sebelumnya, Direktur Utama BPR Bina Tanjung Makmur Hiras Lumban Tobing mengatakan pihaknya terus berupaya menekan NPL dan meningkatkan kualitas kredit dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya dengan mengadakan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
