Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan adanya potensi penambahan kredit di sektor pertanian sekitar Rp6 triliun setelah adanya asuransi pertanian.
Seperti diketahui, OJK bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) merancang asuransi pertanian yang akan segera diluncurkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Pada tahap pertama, Pemerintah mengalokasikan dana premi senilai Rp150 miliar yang bisa menanggung kurang lebih satu juta hektar lahan pada 2015. Premi per hektar senilai Rp180.000, di mana Rp150.000 dibayar oleh pemerintah dan sisanya dibayar oleh petani dengan nilai pertanggungan Rp6 juta per hektar.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E. Siregar mengatakan saat ini portofolio kredit perbankan ke sektor pertanian masih kecil, yakni kurang dari 6%. "Dengan adanya asuransi pertanian ini, ada sekitar Rp6 triliun potensi penambahan kredit dari perbankan ke sektor pertanian," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, per Juli 2015 nilai penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan tercatat senilai Rp225,75 triliun atau tumbuh sebesar 14,73% dari Juli tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp196,75 triliun.
Adapun porsi kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 5,83% dibandingkan keseluruhan kredit perbankan senilai Rp3.868,14 triliun. Mulya menjelaskan saat ini banyak bank yang masih ragu-ragu menyalurkan kredit ke sektor pertanian karena risikonya gagal panen yang dinilai masih tinggi.
Lebih lanjut, dengan adanya asuransi pertanian, maka bank merasa lebih aman karena lahan milik petani dijamin apabila terjadi gagal panen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
