Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan sistem data setoran pajak, bea dan cukai yang terpadu agar dapat dimonitor dengan intensif oleh pihak Istana secara online.
Dalam rapat terbatas tentang perdagangan dan impor ilegal, Presiden Jokowi mengatakan solusi untuk menghindari kebocoran pajak, serta bea dan cukai dari manipulasi dokumen ekspor maupun impor adalah dengan membuat pusat data penerimaan negara.
"Saya kira solusi yang utama adalah adanya data bersama antara pajak dan bea cukai. Saya harap Wamenkeu dan Menko Perekonomian ini bisa diselesaikan bersama antara Dirjen Bea & Cukai dan Dirjen Pajak," katanya di Kantor Presiden, Senin (12/10/2015).
Sekretariat Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Jokowi ingin memantau secara langsung perkembangan penerimaan negara dari pajak, bea, dan cukai.
"Presiden minta Wamenkeu dan Menko Perekonomian siapkan data penerimaan pajak, bea dan cukai harian sehingga dari waktu ke waktu Presiden ataupun Istana bisa pantau pendapatan harian dari pajak dan cukai," kata Pramono.
Saat ini, imbuhnya, sistem tersebut sudah ada di masing-masing direktorat di Kementerian Keuangan. Nantinya, apabila telah terintegrasi, sistem ini akan dikelola di bawah manajemen kabinet.
"Tinggal menambah dashboard dan channeling ke Istana, kemudian ke Kemenkeu, di Dirjen Bea & Cukai, Dirjen Pajak, sehingga segala hal yang berkaitan dengan penerimaan harian itu bisa segera dilakukan," jelasnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, target penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.761,6 triliun. Dari target tersebut lebih dari 80% atau Rp1.489,3 triliun berasal dari sektor perpajakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
