Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya sinergi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo mengatakan transformasi tersebut sangat diperlukan untuk mengubah wajah Indonesia dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produsen.
"Dari negara importir menjadi negara eksportir, dan dari negara yang berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Agus menilai transformasi tersebut tidak hanya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikari untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yakni Indonesia yang maju dan sejahtera.
Ditengah tantangan perekonomian yang dihadapi diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia di berbagai aspek.
Transformasi tersebut, tambahnya, memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.
"Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi," kata Agus.
Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun ini.
Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi ekonomi untuk mengisi keterbatasan kemampuan Pemerintah.
"Makna kedua adalah perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah," ucap Agus.
Dia menambahkan ada tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut.
Prinsip pertama adalah kebijakan yang berkesinambungan (sustainable) yang mana suatu kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang.
Prinsip kedua adalah kebijakan yang konsisten. Hal ini berarti kebijakan harus tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, konsisten antar waktu, konsisten antar sektor, konsisten antara pusat dan daerah, serta konsisten antar daerah.
Kebijakan yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas kebijakan serta memberikan kepastian yang menunjang iklim dunia usaha.
"Prinsip ketiga adalah sinergi kebijakan, yakni sinergi antara pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh," tutur Agus.
Selain itu, Otoritas Moneter ini juga menuturkan bahwa pentingnya prioritas kebijakan dalam mencapai visi dan sasaran antara tersebut.
"Terdapat empat kebijakan yang perlu ditempuh yakni kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air. Kebijakan industrialisasi di berbagai sektor. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik dan kebijakan penguatan sektor keuangan," terang Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
