Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mendalami belanja bantuan sosial yang nilainya mencapai Rp100,3 triliun agar mekanisme penyalurannya semakin sederhana dan akuntabilitasnya terjaga.
Pembahasan dana bansos digelar dalam rapat kabinet yang antara lain dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
"Masalah bantuan sosial, tujuan utama daripada sosial dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya di Kantor Presiden, Jumat (27/11/2015).
Jokowi menegaskan jumlah dana bansos yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp100,3 triliun. Namun, presiden masih mempertanyakan komposisi bansos di beberapa kementerian yang tercampur dengan dana belanja barang.
"Kita harapkan bansos yang tersebar di beberapa kementerian ini betul-betul tidak campur antara belanja bansos dengan belanja barang, sehingga lebih terencana, tepat sasaran," imbuhnya.
Jokowi juga berharap mekanisme penyaluran dana bansos dibuat dengan lebih sederhana dengan mekanisme pencairan yang transparan dan akuntabel.
"Akuntabilitasnya juga harus terjaga sehingga perlu dibuatkan aturan jika memang diperlukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
