Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian BUMN berencana mensinergikan dua operator bandara BUMN melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) gabungan guna memperkuat kapasitas dan pelayanan bandara yang dikelola selama ini.
Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan mengatakan RKAP gabungan tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah mengurangi jumlah BUMN dari 119 menjadi 85 entitas.
“Saya menugaskan mereka [PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II] membuat yang namanya RKAP gabungan. Mereka akan duduk bersama untuk menentukan seperti apa operasional, IT, SDM hingga finansialnya,” katanya di Jakarta, Minggu (31/1/2016).
Pontas menilai standar pelayanan dari masing-masing operator bandara BUMN saat ini tidak sama, baik terkait pengadaan IT, prosedur hingga SDM. Menurutnya, kondisi tersebut membuat standar jaminan minimal pelayanan menjadi tidak bisa ditentukan.
Oleh karena itu, RKAP gabungan tersebut bakal menjadi acuan masing-masing operator bandara dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan bandara. Dengan demikian, kapasitas dan pelayanan bandara-bandara yang dikelola akan jauh lebih merata.
“Makanya, meski sudah duduk sama-sama [Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II], pasti ada miss, ada yang enggak klop karena masing-masing buat RKAP-nya sendiri-sendiri. Jadinya, standar pelayanan bandara tidak merata,” tuturnya.
Meski demikian, lanjut Pontas, RKAP gabungan tersebut tidak lantas membuat adanya penggabungan atau merger dua operator bandara BUMN, yakni Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II maupun induk usaha bagi operator bandara tersebut.
Dia menilai rencana merger atau pembentukkan induk usaha operator bandara BUMN tersebut masih terlalu dini. Menurutnya, masih banyak faktor yang perlu dikaji lebih dalam agar rencana pengurangan entitas BUMN itu berjalan sesuai harapan.
“Karena begini, BUMN bandara itu kan ada berbagai macam lini bisnis, seperti bisnis logistik, kargo, dan penumpang. Saya agak kesulitan disitu. Jadi saya butuh bantuan dari konsultan dulu,” ujarnya.
Seperti diketahui, peta jalan pengembangan BUMN 2016-2019 mengarah pada pembentukan holding sektoral. Dengan kata lain, akan ada investment holding yang meliputi seluruh sektor pada 2019.
Deputi Bidang Restrukturisasi Dan Pengembangan Usaha Aloysius K. Ro menjelaskan rencana tersebut akan memperhatikan hasil kajian dan konsultan, serta dukungan dari para stakeholders baik dari pemerintah maupun legislatif.
“Pada intinya peta jalan atau roadmap BUMN dimaksud itu mengedepankan sinergi dan hilirisasi dalam rangka menjadikan BUMN sebagai agent of development selain menciptakan nilai tambah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
