Bisnis.com, JAKARTA - Investor masih ragu untuk menanamkan modalnya di sektor industri padat kaya. Kondisi ini tercermin dari capaian komitmen investasi di sektor prioritas tersebut yang justru turun hingga 18% pada awal tahun ini.
Berdasarkan data performa komitmen investasi sepanjang Januari 2016 yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Rabu (3/2/2016), komitmen investasi masuk Rp206 triliun. Angka ini melesat hingga 119% dari capaian periode yang sama tahun lalu senilai Rp94 triliun.
Namun, pada saat yang bersamaan, capaian komitmen investasi industri padat karya justru anjlok hingga 18,25% dari performa tahun lalu Rp4,99 triliun menjadi Rp4.08 triliun. Performa ini sekaligus memberi sinyal pelemahan setelah tahun lalu, realisasi investasi sektor tersebut terkontraksi 12%.
Otoritas masih mengklaim kondisi ini diakibatkan karena belum berjalan dan berpengaruhnya beberapa insentif yang diberikan. Apalagi, beberapa paket insentif seperti diskon tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan revisi payung hukum tax allowance yang hingga saat ini belum keluar.
“Memang salah satu PR pemerintah yang belum selesai. Kalaupun [komitmen investasi] turun saya kira ini sesaat, kita berharap dalam kuartal ini kedua peraturan pelaksana itu selesai, sehingga [komitmen investasi] meningkat lagi,” ujar Franky Sibarani, Kepala BKPM.
Dia masih yakin akan ada peningkatan komitmen investasi di sektor padat karya ini. Selain permasalahan insentif, sambungnya, ada anomali distribusi tenaga kerja. Pada saat ada eksekusi pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa daerah besar, masih ada industri yang kekurangan tenaga kerja.
Saat ini mayoritas pelaku industri yang selama ini berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja lebih memilih daerah yang masih dikategorikan ‘daerah dalam’ seperti Majalengka, Cianjur, Jepara, Wonogiri, Boyolali, dan bebarapa daerah di Provinsi Jawa Timur dan berdekatan dengan Jawa Tengah.
BKPM mencatat ada salah satu perusahaan tekstil di Jawa Timur yang berencana menyerap 10.000 tenaga kerja. Namun, hingga saat ini baru mendapatkan sekitar 1.000 orang. Kondisi ini, imbuh dia, dikarenakan ada kesulitan investor mencari calon pekerja yang sesuai dengan kriteria.
Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu berharap agar ada koordinasi dan penyaluran yang antar industri untuk mengatasi permasalahan ini. Pasalnya, dengan adanya deskinvestasi seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian bisa bersama-sama dengan BKPM bisa memecahkan persoalan distribusi tenaga kerja ini.
Terkait dengan PHK para pekerja PT Panasonic dan PT Toshiba, Franky berujar hingga saat ini BKPM belum menerima keterangan resmi. Namun, dari informasi yang diterimanya, dua perusahaan elektronik asal Jepang ini tengah melakukan restrukturasi sebagai langkah efisiensi.
Menurutnya, restrukturisasi dilakukan karena kalah bersaingnya produk dua pabrik tersebut dengan produk elektronik dari China. “Dari sisi kompetisi, produk mereka kalah dengan China, tapi bukan berarti mati. Mereka switch ke produk lain.”
Meskipun demikian, dia menyayangkan tidak adanya laporan resmi kepada otoritas sebelum eksekusi. Menurutnya, laporan resmi akan memberikan gambaran utuh dan mencarikan solusi terkait dengan rencana PHK. Dia memaparkan komitmen investasi di sektor mesin dan elektronik meningkat 106%,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan memang ada kemungkinan beberapa investor sektor padat karya berpindah ke Vietnam, tapi anomali distribusi pekerja serta performa naiknya komitmen investasi total masih mensinyalkan masih positifnya arus investasi ke Tanah Air.
Meskipun minat investasi di sektor industri padat karya menurun, minat sektor infrastruktur justru naik. Sektor yang memuat pembangunan pembangkit listrik ini mencapai Rp74,28 triliun, naik hingga 439% dari performa periode yang sama tahun lalu Rp13,85 triliun.
Selain itu, komitmen investasi di industri hilir sumber daya mineral tercatat mencapai Rp59,27 triliun, meningkat signfikan dari posisi Januari 2015 senilai Rp2,6 triliun. Sektor yang mencakup pembangunan smelter ini meningkat karena pada saat yang bersamaan lahan pertanian/perkebunan sudah semakin kecil. “Ini menarik untuk dipantau realisasi investasinya tahun ini.”
Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus cepat tanggap dengan situasi saat ini. Menurutnya, mulai munculnya beberapa perusahaan yang melakukan PHK akan berimbas pada buruknya refensi bagi investor lainnya yang akan masuk.
“Ini bukan masalah sederhana, investor yangexisting pergi nanti pasti ada yang datang. Tidak sesederahana itu,” tegasnya.
Jika stimulus paket kebijakan tidak bisa mengelola dan mempertahankan investor yangexisting, investasi industri padat karya akan semakin melempem. Padahal, pada saat yang bersamaan, penurunan kinerja—yang berimbas pada PHK—di industri berbasis komoditas tidak terhindarkan.
Selain itu, pemerintah harus benar-benar memperhatikan situasi politik antar negara. Pasalnya, segala keputusan di bidang ekonomi yang lebih condong ke politik akan merusak situasi perekonomian. Dia berharap setiap keputusan atas kebijakan ekonomi tidak didominasi unsur politis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
