Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu menghitung potensi penerimaan negara yang tergerus karena harga minyak anjlok.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah harus menghitung potensi penerimaan negara yang hilang akibat penurunan harga minyak. Setelah itu, baru mengambil langkah untuk menutup potensi pendapatan yang hilang.
"Ya dihitung dulu, jangan langsung disimpulkan diganti dari mana," tegasnya di Jakarta pada Rabu (3/2/2016).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ancang-ancang pemangkasan asumsi tersebut disesuaikan dengan kondisi terkini dari harga minyak dunia yang hingga saat ini terpantau mengalami penurunan. “Yang pasti harga minyak yang revised down,[asumsi makro] lain-lainnya nanti kita lihat lagi.”
Tanpa menjelaskan lebih jauh kisaran angka revisi yang akan diusulkan pemerintah, dia mengungkapkan pergeseran asumsi harga minyak secara otomomatis berdampak pada penerimaan di pos pajak penghasilan (PPh) migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menilik hitungan sensitivitas RAPBN 2016 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap pergeseran US$1 harga minyak, akan mengurangi atau menambah penerimaan negara sekitar Rp3,5 triliun – Rp3,9 triliun. Pada saat yang bersamaan, belanja negara juga akan terpengaruh Rp2,5 triliun – Rp3,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
