Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Paket Kebijakan Ekonomi X: Oligarki Ekonomi Dipangkas. Industri Perfilman Nasional Bebas Bernafas

Pemangkasan praktik oligarki dinilai akan mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.
Pramono Anung Wibowo/YAY
Pramono Anung Wibowo/YAY

Bisnis.com, JAKARTA - Pemangkasan praktik oligarki ekonomi dinilai akan mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kebijakan ekonomi X akan mampu memotong mata rantai oligarki perekonomian nasional yang selama ini hanya dinikmati kelompok tertentu termasuk mendorong pertumbuhan industri film nasional.

Ia mengatakan hal itu saat jumpa pers tentang paket kebijakan ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Jumpa pers dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Manteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Salah satu paket kebijakan yang terbuka 100 persen termasuk untuk pemodal asing adalah industri perfilman.

Pramono menyebutkan ada hal tidak baik dalam industri perfilman nasional karena hanya dikuasi tiga sampai empat perusahaan.

Dengan paket kebijakan itu industri film diharapkan berubah.

"Jumlah layar bioskop kita hanya 1.117 layar di seluruh Indonesia yang hanya bisa diakses 13 persen dari penduduk kita. Penduduk kita sudah 250 juta orang," katanya.

Ia menyebutkan dari jumlah 1.117 layar bioskop itu, 87 persen layar berada di Pulau Jawa. Bahkan, 35 persen gedung bioskop ada di Jakarta.

Menurut dia, kondisi ini terjadi karena ada pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan. Kemudahan ini hanya untuk tiga sampai empat perusahaan.

"Ini tidak baik bagi film kita yang seperti ini. Pemerintah akan melakukan perubahan," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah agar industri film lebih terbuka.

Kendati demikian, kata Sibarani, pengusaha film nantinya tidak bisa 100 persen menayangkan film asing karena 60 persen film yang ditayangkan harus film dalam negeri.

"Dengan semakin banyak bioskop maka makin banyak film dalam negeri yang dibuat untuk mengejar yang 60 persen untuk film nasional," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper