Cadangan Devisa Menipis, Pemerintah akan Perbaiki Aturan Ekspor

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengajak Bank Indonesia untuk duduk satu meja mendiskusikan solusi meningkatkan cadangan devisa yang kini menipis.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa akhir Januari 2016 sebesar US$102,1 miliar atau menyusut dari posisi Desember 2015 sebesar US$105,9 miliar.

Menanggapi hasil laporan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku akan kembali menyusun aturan ekspor yang lebih baik agar devisa hasil ekspor mengalir ke Indonesia, seperti aturan yang ditetapkan negara-negara lain.

"Nanti saya akan bicara dengan BI. Cadangan devisa salah satunya kita akan membikin aturan ekspor lebih baik, kalau ekspor itu devisa harus masuk [ke negar]," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jumat (12/2/2016).

Sebelumnya, bank sentral telah menerbitkan

Beleid mewajibkan eksportir menyimpan dananya di perbankan dalam negeri, "itu nanti harus lebih diatur scara baik, seperti di Malaysia atau Thailand."

Menurut dia, penurunan cadangan devisa biasa terjadi pada awal tahun karena banyak perusahaan yang membayar utang luar negeri. Selain itu, pemerintahpun menyelesaikan transaksi dalam denominasi valuta asing. Terlebih, volume dan nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan.

Maka itu, pemerintah juga akan berupaya mengurangi impor yang tidak perlu untuk mengimbangi neraca perdagangan nasional, sekaligus memperbaiki nilai cadangan devisa.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Arbonas Hutabarat mengatakan pengurangan cadangan devisa sebesar US$3,8 miliar dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan devisa, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah, termasuk pembayaran pokok dan bunga global bond yang jatuh tempo," tulisnya dalam siaran pers, Jumat (5/2/2016).

Dia meyakini posisi cadangan devisa itu mampu membiayai 7,5 bulan impor atau 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.