Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi terkait penyederhanaan perizinan untuk perumahan pekan depan.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin mengatakan rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pekan ini telah menyepakati sejumlah keputusan terkait perizinan perumahan.
Keputusan tersebut merupakan hasil diskusi bersama kalangan dunia usaha, terutama pengembang, guna merealisasikan program sejuta rumah untuk mengatasi backlog perumahan. Dalam rapat, telah diputuskan bahwa pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut melalui paket kebijakan ekonomi jilid 12 pekan depan.
Meski tidak mengungkapkan isi detail paket kebijakan tersebut, Syarif mengatakan kebijakan tersebut akan memberikan kepastian terkait pengurusan perizinan.
“Yang pasti kebijakan ini adalah upaya untuk mengurangi jumlah hari dan jenis izin, serta memberi kepastian waktu untuk pengurusannya. Soal berapa hari belum keluar angkanya,” katanya, Kamis (7/4/2016).
Meski begitu, sebelumnya pemerintah mengungkapkan penyederhanaan perizinan tersebut akan memangkas 44 tahapan perizinan menjadi delapan tahapan. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden.
Syarif mengatakan, masalah perizinan selama ini menjadi salah satu tantangan utama untuk mewujudkan progra sejuta rumah, selain masalah tanah dan pembiayaan. Oleh karena itu, bila perizinan dapat lebih efektif nantinya, target pembangunan sejuta rumah dapat terealisasi tahun ini.
Adapun sepanjang tahun lalu, realisasi program sejuta rumah berdasarkan data yang dihimpun Kementerian PUPR hanya mencapai sekitar 700.000, atau 70% dari target.
Realisasi tahun ini berpeluang meningkat, apalagi bila mempertimbangkan sejumlah indikasi pemulihan ekonomi tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
