Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan sebanyak satu juta masyarakat pesisir di berbagai daerah pada 2016 ditargetkan mendapatkan asuransi yang sangat bermanfaat untuk jaminan perlindungan bagi mereka.
"Pada tahun ini targetnya ada 1 juta jiwa asuransi untuk masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil," kata Viva Yoga, Rabu (27/4/2016).
Politisi Partai Amanat Nasional itu memaparkan yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah mereka yang kapal tangkapnya maksimal berbobot 10 gross tonnage (GT).
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Niko Amrullah menuturkan nelayan kecil berjumlah 93,78% dari keseluruhan nelayan.
Selain itu, ujar Niko, nelayan kecil juga 86% dari seluruh pemasok konsumsi ikan domestik. "Nelayan kecil yang minim modal, akan sangat bergantung kepada tengkulak," katanya.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan rencana pemberian asuransi bagi nelayan di berbagai daerah yang didengung-dengungkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dipercepat realisasinya.
"Percepatan harus dilihat secara komprehensif. Tentunya diawali dengan akselerasi tim kerja kesejahteraan di KKP sendiri," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut dia, akan sangat bagus pula bila program asuransi dan bantuan lainnya menjadi momentum yang baik untuk melibatkan sejumlah pihak lain seperti BPJS.
Sebelumnya, KKP mengembangkan rencana penyusunan petunjuk teknis terkait dengan asuransi untuk perlindungan nelayan agar mereka dapat terlindungi saat bekerja menangkap ikan di laut.
"Kami juga sedang mempersiapkan rapat tim asuransi nelayan dengan direksi Jasindo (PT Asuransi Jasa Indonesia) dalam waktu dekat," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Narmoko Prasmadji dalam rilis berita KKP yang diterima di Jakarta, Jumat.
Saat ini, menurut dia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sudah menyiapkan petunjuk teknis terkait asuransi nelayan dan sedang menyiapkan surat keputusan dengan tim asuransi nelayan.
Dia mengatakan pihaknya akan mengikutsertakan eselon I KKP, Otoritas jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam merembuk asuransi nelayan ini.
"Dokumen pendukung untuk asuransi nelayan kemungkinan akan selesai paling lambat pertengahan April. Awal Juli nanti sudah harus direalisasikan kepada calon penerima," ujar Narmoko.
Asuransi nelayan merupakan salah satu program prioritas KKP untuk menyejahterakan nelayan yang bertujuan untuk melindungi satu juta nelayan Indonesia. Berdasarkan data KKP, jumlah nelayan yang tercatat memiliki kartu nelayan tercatat baru sebanyak 715.000 nelayan.
Adapun salah satu syarat agar dapat memiliki polis asuransi tersebut adalah memiliki kartu nelayan serta merupakan nelayan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
