Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memulai penggunaan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kementerian dan lembaga pada 2017, guna mengantisipasi perbedaan data yang kerap disodorkan ke presiden.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan menghentikan seluruh pendanaan proyek survei data ke kementerian/lembaga. Anggaran hanya akan dikucurkan ke BPS untuk melakukan survei yang akurat.
"Kemarin kita rapat mengkoordinasi semua pusdata di semua kementerian/lembaga. Jadi nanti semua satu data. Jadi tidak perlu thawaf untuk mencari data," katanya, di Jakarta, Rabu (27/4/2016).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menguhkan adanya perbedaan data dari kementerian sehingga membuat keraguan dalam mengambil kebijakan. Dia sering mendapat data yang berbeda dari tiga instansi pemerintah yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.
Sofyan mengatakan Bappenas tengah mengkoordinasi one single data sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Data dan informasi yang akurat dan mencerminkan kondisi lapangan.
"Jadi kita gunakan single data dari BPS. Bappenas sedang mengkoordinasi one data Indonesia, jadi semua data akan sama dan kita sharing," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
