Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,5%--5,9%, sedangkan inflasi di kisaran 3%--5% dan nilai tukar rupiah Rp13.650-Rp13.900 per dolar AS.
Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Adapun untuk harga minyak diperkirakan pada kisaran US$35-US$45 per barel, lifting minyak 740.000--760.000 barel per hari dan lifting gas 1 juta--1,1 juta barel per hari.
"Sedangkan untuk penerimaan, kami akan konservatif dengan hanya memperkirakan penerimaan perpajakan naik tidak lebih dari Rp30 triliun di 2017 dibandingkan perkiraan penerimaan di 2016," katanya.
Untuk untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah masih akan dipengaruhi rendahnya harga migas, sedangkan belanja pemerintah pusat belum bisa sampaikan angkanya.
"Tapi intinya belanja K/L (kementerian/lembaga) harus tepat sasaran dan fokus pada prioritas, sehingga perkiraan belanja K/L di 2017 akan lebih rendah dari transfer ke daerah dan dana desa," katanya.
Sementara itu untuk subsidi akan diperhatikan kembali, terutama subsidi pupuk yang selama ini kurang tepat sasaran. "Jadi kita tidak hanya bicara jumlah, tapi juga bicara mengenai sasaran," katanya.
Bambang Brodjo mengatakan besaran belanja dan pagu indikatif, beberapa kementerian/lembaga akan diprioritaskan, terutama di bidang infrastruktur, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan.
"Itu kementerian yang nantinya mendapat prioritas pada pagu indikatif," ungkap Menkeu.
Bambang Brodjo mengatakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada 20 Mei pemerintah harus menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017 yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2017 beserta rencana kerja pemerintah atau RKP 2017.
"Tentunya di dalam pembahasan nanti kita belum membicarakan angka detil dan penetapan APBN sendiri, karena APBN baru diajukan nanti Agustus," ungkapnya.
Bambang mengatakan dalam pagu indikatif ini disampaikan beberapa arah kebijakan fiskal untuk 2017, pemerintah tetap melakukan defisit anggaran. "Budget deficit ini diutamakan karena kami ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian," katanya.
Menkeu juga mengungkapkan pemerintah pada 2017 akan memperkuat masalah pembiayaan anggaran, misalkan untuk pembiayaan tanah dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) di dalam lembaga manajemen aset negara.
"[Pembiyaan] untuk sejuta rumah PMN pada BLU (Badan Layanan Umum), dana perumahan, dan juga PMN untuk BPJS Kesehatan dalam rangka menjaga sustainabilitas BPJS Kesehatan itu sendiri," katanya.
Dari segi pendapatan, Bambang Brodjo berharap berlakunya tax amnesty (pengampunan pajak) tahun ini akan berpengaruh pada tax base 2017 lebih besar dan otomatis penerimaan negara menjadi lebih pasti dan lebih tinggi.
Dari segi belanja, kata menkeu, Presiden tetap memprioritaskan pola belanja K/L fokus di bidang infrastruktur, kesehatan, dan efisiensi di belanja operasional maupun belanja non prioritas.
Dia mengatakan pemerintah juga tetap memprioritaskan trasnfer ke daerah dan dana desa kenaikannya harus lebih besar dari kenaikan belanja K/L dan instrumen ke daerah, DAK akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dan prioritas nasional.
"Di 2017 dana desa akan mencapai 10 persen dari dan di luar transfer ke daerah, persis sesuai amanat UU Desa," kata Bambang Brodjo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
