Bisnis.com, JAKARTA - Anggota komisi XI DPR Melkias Mekeng mengakui RUU Tax amnesty sangat penting bagi bangsa dan negara tetapi tidak perlu tergesa-gesa karena harus dipastikan tidak akan ada masalah dikemudian hari.
"RUU Tax Amnesty ini sangat penting. Tetapi jangan sampai ingin cepat-cepat akibatnya ada asas-asas yang kita langgar, sehingga bisa digugat," kata anggota komisi XI Melkias Mekeng usai sidang paripurna di Senayan Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Mekeng menjelaskan bahwa dalam setiap pembahasan RUU biasa terjadi tarik ulur kepentingan. Namun, tambahnya, suatu saat pasti akan ditemukan titik kesepakatan.
"Biasa dalam pembahasan ada tarik ulur, itu lumrah. Bukan sesuatu yang mustahil akan ada kesepakatan," kata Mekeng.
Ia menjelaskan bahwa RUU Tax Amnesty ini harus bisa menjawab UU bisa menjawab kebutuhan pemerintah dan menjamin siapapun yang punya uang dan yang menerimanya juga aman.
"RUU ini harus aman bagi yang punya uang maupun sebaliknya. Jangan sangat tergesa-gesa tapi nanti digugat di MK kalah," kata Mekeng.
Ingatkan Akom Sementara terkait pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin yang menyatakan dewan meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik dan polisi yang tercantum dalam bocoran dokumen Panama Papers.
Mekeng justru memperingatkan Ade Komarudin agar jangan memasukkan persoalan pribadi dalam kapasitas ketua DPR.
"Terkait Panama Papers hal itu sudah diklarifikasi oleh Ditjen pajak dan tak ada hubungannya dengan uang-uang yang dilarikan.
Saya justru pertanyakan pidato ketua DPR ini, apakah sudah main politik praktis persoalan di parpol dia domplengkan di DPR ?," kata Mekeng.
Ia mengingatkan ketua DPR agar tidak mencampur adukan keinginan pribadi dengan institusi. Mekeng mempertanyakan bagaimana dengan pejabat publik yang bertahun-tahun tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
Sebelumnya dalam pidato penutupan masa sidang ke IV, ketua DPR Ade komarudin meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik dan politisi yang tercantum dalam bocoran dokumen Panama Papers.
"Terhadap data sejumlah WNI yang menyimpan dana di luar negeri sebagaimana dalam Panama papers yang diantaranya ada pejabat publik dan politisi. DPR meminta pemerintah segera memvalidasi data secara akuntabel dan transparan," kata Ade Komarudin.
Sebelumnya diberitakan beberapa nama pejabat publik seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan maupun lainnya disebut-sebut dalam dokumen Panama Papers yang menyimpan dananya di luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
