Bisnis.com, TANGERANG - Realisasi investasi Provinsi Banten yang melonjak signifikan pada kuartal I/2016 tidak berdampak langsung terhadap kenaikan penyerapan tenaga kerja di kawasan ini.
Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I/2016, jumlah PMA dan PMDN di Banten melonjak masing-masing 83% (US$900,7 juta) dan 436% (Rp4,3 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja yang sama juga terjadi pada jumlah proyek PMA yang meningkat menjadi 378 dan PMDN sebanyak 90 proyek. Pada kuartal I/2015, jumlah proyek asing hanya 304 dan proyek lokal sebanyak 49.
Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja pada kuartal yang sama hanya mencapai 20.881 orang, atau turun 18,63% dibandingkan kuartal I/2015 yakni 25.663 orang.
“Kondisi seperti ini bisa dipahami dengan dua alasan yakni investasi yang diterima Provinsi Banten tidak bersifat padat karya, tetapi lebih kepada padat modal. Kedua, kawasan ini sedang mengalami kesenjangan antara permintaan dan suplai tenaga kerja,” kata ekonom dari Universitas Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar kepada Bisnis, Minggu (1/5/2016).
Menurutnya, dominasi investasi Banten terhadap industri kimia dasar, logam, dan energi tergolong sektor padat modal sehingga melonjaknya realisasi investasi di provinsi ini tidak berdampak langsung dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya, permintaan tenaga kerja terdidik (skilled labor) yang dibutuhkan oleh sektor industri di Banten gagal dipenuhi oleh institusi pendidikan dan lembaga lainnya yang terkait. Akibatnya, pelaku usaha di sektor padat modal terpaksa merekrut tenaga kerja terdidik di luar Provinsi Banten sehingga penyerapan tenaga kerja lokal menurun.
“Tren yang sering terjadi di kawasan industri misalnya, Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan justru menunjukkan angka pengangguran yang tinggi. Poin yang bisa menjelaskan fenomena seperti ini adalah karena adanya mismatch suplai dan permintaan tenaga kerja terdidik,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, angkatan bekerja turun 3.000 orang menjadi 5,33 juta jiwa pada Agustus 2015 jika dibandingkan dengan Agustus 2014. Penurunan angkatan kerja diikuti penyusutan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi 62,24% dari 63,84% pada Agustus tahun lalu.
Sepanjang 2015, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mencatat terdapat delapan provinsi menghentikan operasional perusahaannya yakni enam perusahaan di Kabupaten Tangerang dan dua lainnya di Kabupaten Serang.
Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan masing-masing berjumlah 7.144 orang dan 750 orang. Mayoritas PHK terjadi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.
Untuk itu, Dahnil mendesak Pemprov Banten segera melakukan pemetaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh sektor industri. Hal tersebut, ungkapnya, bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara suplai dan kebutuhan tenaga kerja yang saat ini terjadi di Banten.
“Misalnya, pemerintah membangun SMK atau politeknik dengan jurusan yang dibutuhkan oleh industri. Lainnya, pemerintah dan industri terkait bisa melakukan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk menjembatani kesenjangan ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPMPT Banten Babar Suharso mengakui adanya penurunan penyerapan kerja, meski jumlah investasi mengalami penaikan tajam. Dirinya menjelaskan
“Peningkatan investasi di Banten ini tidak sebanding dengan jumlah PHK sehingga marginnya tipis. Ke depannya, secara bertahap kami akan membenahi kesenjangan suplai dan permintaan tenaga kerja di sektor industri padat modal,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
