Eselon II DJP Dirombak Saat Pembahasan RUU Tax Amnesty Belum Tuntas

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dan belum genap tiga bulan resmi berada di bawah kepemimpinan Ken Dwijugiaseteadi, unit eselon II Ditjen Pajak di kantor pusat dirombak.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pelantikan eselon II di kementeriannya, Jumat (20/5/2016) melantik 24 pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Sepuluh diantaranya merupakan direktorat atau unit di kantor pusat DJP.

Sisanya, yakni 14 posisi yakni kepala kantor wilayah (kanwil) di Wajib Pajak Besar, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sumatera. (lihat tabel)

“Diharapkan mutasi yang berlangsung d Ditjen Pajak dapat disikapi dengan baik,” ujar Bambang saat pelantikan.

Bambang mengatakan mutasi ini merupakan hal yang biasa karena berfokus pada penguatan DJP di semua lini, baik dalam konteks kebijakan (policy) maupun administrasi kantor pusat dan kanwil.

Oleh karena itu, lanjutnya, pejabat yang sudah lama berada di kantor pusat ditugaskan ke kanwil. Sementara, pejabat yang selama ini berada dan berputar tugas di berbagai kanwil mulai masuk ke kantor pusat.

Untuk pejabat yang mulai masuk ke kantor pusat, Bambang mengarapkan ada peningkatan kualitas, baik dari sisi estimasi, pencarian data, penyaluran data, maupun peningkatan IT dan hal-hal lain yang bisa mengupayakan pengejaran penerimaan.

Pasalnya, mulai tahun-tahun mendatang, peningkatan IT mutlak dilakukan. IT lewat manajemen data, lanjutnya, harus menjadi senjata untuk mengamankan penerimaan pajak. Oleh karena itu, kebutuhan AR maupun peningkatan pemeriksaan tidak terlalu besar.

Untuk pejabat yang berada di kanwil, mayoritas berkaitan langsung dengan penanaman modal asing (PMA), diharapkan mengoptimalkan ekstensifikasi. Sinkronisasi aturan dan logika harus menjadi alat utama.

“Pemeriksaan yang lebih tegas terutama untuk wajib pajak PMA yang dalam tempo 10 tahun tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi. Logika penting karena dengan logika, ada hal-hal dalam pemeriksaan bisa dapat yang lebih dalam dan akurat,” jelasnya.

Terkait dengan tax amnesty, dia berharap agar DJP dengan susunan pejabat baru mampu dan siap mengimplementasikannya ketika sudah disahkan DPR. Kemampuan pegawai DJP akan menentukan kesuksesan kebijakan ini.

“Sebagain besar akan bertumpu pada kemampuan teman-teman di Ditjen pajak agar tidak hanya membujuk WP untuk berpartisipasi tapi yang paling penting mendapatkan hasil yang optimal dari program tersebut,” ujarnya.

Daftar Mutasi di DJP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jabatan Pejabat Baru Pejabat Lama

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dir. Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji Edi Slamet Irianto

Dir. Keberatan dan Banding Peni Hirjanto Dadang Suwarna

Dir. Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar Irawan

Dir. Peraturan Perpajakan II Yunirwansyah John L.Hutagaol

Dir. Perpajakan Internasional John L.Hutagaol -

Dir. Potensi, Kepatuhan, Pen. Pajak Yon Arsal Estu Budiarto

Dir. P2Humas Hestu Yoga S. Mekar Satria Utama

Dir. Ekstensifikasi & Penilaian Dasto Ledyanto Awan Nurmawan Nuh