Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPJS Kesehatan: 80 Juta PBI Sudah Terima KIS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyatakan sekitar 80 juta kartu Indonesia Sehat (KIS) telah diterima langsung masyarkat penerima bantuan iuran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris/Antara-M Agung Rajasa
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris/Antara-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyatakan sekitar 80 juta kartu Indonesia Sehat (KIS) telah diterima langsung masyarkat penerima bantuan iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan pihaknya sejak tahun lalu sudah memproses pencetakan 87 juta KIS bagi penerima bantuan iuran (PBI ).
Seluruh kartu itu pun dinilai telah diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga selaku distributor.

Namun, Fachmi menjelaskan belum semua KIS itu sampai kepada PBI. “Yang sudah langsung diterima masyarkat melalui pihak ketiga itu 80 juta lebih,” ungkapnya di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (31/5/2016).

Sisa KIS yang belum diterima, sambung Fachmi, dikembalikan karena sejumlah kendala. Dia menjelaskan menjelaskan sejumlah kartu dikembalikan karena alamat PBI tidak lengkap. Ada pula PBI yang telah berubah status atau mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga dinilai tidak layak untuk menjadi PBI.

“Kemudian ada juga yang dikembalikan karena yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat atau meninggal.”

Fachmi menjelaskan pihaknya akan kembali melakukan verifikasi data dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data PBI yang tersisa itu. Validasi data tersebut diharapkan akan memperbaharui data PBI-KIS.

“Kami cek, sampai ada pernyataan dari Wali Kota dan Bupati setempat bahwa yang bersangkutan udah harus dihapus namanya dari data itu,” ungkap Fachmi.

Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan akhirnya menyerahkan data PBI-KIS kepada Komisi IX DPR. Hal itu menjadi laporan yang sejak diminta legislatif Desember 2015. Pihaknya berharap data tersebut dapat dimanfaatkan angota DPR ketika kembali ke daerah.

“Kami serahkan satu eksternal hard disk yang memuat seluruh data, nama dan alamat PBI - KIS. Dan untuk DPR, kalau ke daerah bisa juga mengecek langsung apakah yang bersangkutan sudah menerima KIS atau belum,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper