Bisnis.com, DENPASAR--Divisi Regional XI BPJS Kesehatan akan mulai menyasar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan jumlah kepesertaan di wilayah Pulau Dewata. Kepala Divre XI BPJS Kesehatan Anurman Huda memprediksi masih sangat banyak pelaku UMKM di Bali yang belum mendaftarkan karyawannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jadi jumlah badan usaha yang belum bergabung itu umkm itu banyak mungkin karena perusahaan kecil. Saya yakin realisasi biaya kesehatan tahun ini lebih besar sehingga pelaku UMKM perlu mengantisipasinya," tutur Kepala BPJS Kesehatan Divre XI Anurman Huda, Jumat (15/7/2016). Dia menekankan khusus di Bali untuk menggaet UMKM memang pekerjaan berat karena harus koordinasi dengan berbagai instansi yang urusi skala usaha tersebut.
Karena itu divisi Regional yang membawai Bali Nusra ini akan bekerjasama dengan sektor yang menangani seperti perbankan di mana banyak memiliki nasabah UMKM. Divre XI juga akan melakukan sosialisasi lebih masif serta meminta bantuan pemda mengingatkan perusahaan kecil segera bergabung dengan JKN. Tidak menutup kemungkinan akan menggandeng BPJS Tenaga Kerja untuk mensinkronkan data terkait badan usaha dan pelaku UMKM di Pulau Dewata.
Huda mengakui tidak mudah bagi perusahaan kecil bergabung dengan JKN karena biaya operasionalnya cukup besar dibandingkan pendapatan mereka. Hal tersebut sangat bisa dimaklumi, tetapi BPJS Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat apabila mereka bergabung. "Kami bisa maklumi, hanya saja kalau karyawan tidak diikutkan mereka jadi korban. Ketika UMKM tidak daftarkan maka mereka masuk daftar mandiri dia terpaksa bayar paling murah Rp25.000 per orang. Bayangkan, kalau sebagai karyawan hanya bayar Rp4.000, jadi kalau karyawan tidak didaftarkan maka perusahaan tidak adil," tuturnya.
Jumlah kepesertaan di Divre XI BPJS Kesehatan hingga akhir Mei sudah mencapai 2,16 juta orang, atau 51,07% dari total penduduk Bali 4,2 juta jiwa. Dari total peserta tersebut, 862.737 orang merupakan pekerja penerima upah, pembayar mandiri 258.449, dan bukan pekerja 95.567 jiwa, dan penerima bantuan iuran (PBI) 942.468 jiwa. Menurutnya, untuk partisipasi badan usaha pihaknya tidak menemui kendala banyak meskipun ada perusahaan masih menggunakan asuransi swasta. Lantaran, kantor pusat sudah bekerjasama dengan Apindo dan mensosialisasikan ke serikat pekerja guna mendorong perusahaan segera bergabung. Tercatat jumlah badan usaha (BU) di Bali yang bergabung mencapai 7.274 perusahaan dengan total peserta 519.553 orang.
Adapun potensi badan usaha yang belum teregistrasi sebanyak 1.194 orang dengan jumlah peserta 8.588. Dikonfirmasi terpisah, Kadis Koperasi dan UKM Bali Dewa Nyoman Patra menyatakan siap membantu BPJS Kesehatan. Dia mengatakan besarnya iuran diperkirakan menjadi kendala bagi pelaku usaha skala mikro untuk bergabung dengan JKN. "Apalagi kan sekarang masih JKBMnya [jamkesda jaminan kesehatan Bali mandara]," tuturnya. Jumlah UMKM di Bali diperkirakan mencapai 250.000 pelaku usaha. Dewa menyatakan siap membantu mensosialisasikan ke pelaku usaha kecil bergabung dengan program yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
