Bisnis.com, JAKARTA—Pemotongan anggaran oleh pemerintah di tengah berjalannya tahun anggaran dinilai berdampak negatif bagi geliat ekonomi. Beberapa dampaknya seperti tender tidak bisa dibayar, pengadaan barang dan jasa berkurang sehingga sulit menggerakan swasta.
Hendri Saparini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), mengatakan pencapaian pertumbuhan pada kuartal pertama sebesar 4,92% memang belum sesuai ekspetasi kendati mengalami peningkatan secara tahunan.
Kebijakan fiskal pada semester kedua tidak hanya bergerak pada perpajakan, melainkan juga mendorong kegiatan sektor swasta dan konsumsi masyarakat. Dia menilai pemangkasan anggaran sedianya berlangsung di awal tahun sehingga tidak menunda realisasi anggaran.
“Pemotongan memerlukan waktu sehingga menunda realisasi anggaran. Jadi sulit karena juga terkait pengeluaran lain. Harus ada pemikiran, kemampuan penerimaan pemerintah seberapa besar,” katanya, di Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini akan berada di kisaran 4,9%-5% dengan inflasi berada di level 3,0%-3,2%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa mencapai Rp12.950-Rp13.150/US$1.
Menurutnya, untuk menyelamatkan kinerja dan target ekonomi tahun ini diperlukan upaya terobosan untuk menggerakan BUMN dan pelaku swasta. Selain itu, kebijakan amnesti pajak tidak sekadar untuk memperbaiki tax ratio, melainkan juga mendorong sektor keuangan dan sektor riil.
“Memperbaiki rencana pembangunan infrastruktur agar lebih terintegrasi dengan sektor andalan di daerah sehingga memberikan efek cepat di ekonomi setempat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
