Bisnis.com, JAKARTA--Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menilai pemerintah harus mengungkit naik daya beli masyarakat di semester kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
Peningkatan daya beli secara instan dengan memangkas komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices dan berbagai insentif ke industri padat karya. Daya beli akan meningkat sehingga kegiatan industri akan menangkap peluang tersebut dengan diikuti produksi.
Peningkatan produksi akan memicu permintaan bahan baku, tenaga kerja, dan pertambahan jam kerja karyawan sehingga pendapatan masyarakat meningkat.
“Model ekonomi di Indonesia seperti itu, bukan sekadar menyediakan jalan tol dan listrik. Karakteristik pertumbuhan yang berbasis konsumsi itu indikatornya sangat gampang,” ucapnya.
Dia menuturkan aliran dana repatriasi dari program pengampunan pajak yang ditangkap oleh perbankan harus disalurkan ke sektor riil dan kredit produktif seperti kredit modal kerja dan investasi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari laju pertumbuhan kredit yang mana 10% pertumbuhannya hanya akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5% atau di bawah 5%.
“Dalam situasi ekonomi turun, inginnya menyalurkan kredit lebih banyak. Tapi perbankan tahu kalau dilakukan sementara daya beli melemah, maka barang yang diproduksi industri itu enggak terjual. Jadi enggak bisa bayar kredit yang dikucurkan. Non Performing Loan akan naik,” jelasnya.
Di sisi lain, incaran dana tebusan senilai Rp165 miliar yang masuk ke penerimaan hanya akan membantu belanja fiskal. Eko menilai dana itu belum bisa menstimulus permintaan karena belanja pemerintah memiliki andil kecil dalam pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
