Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENGAMAT EKONOMI: Repatriasi Aset Lewat Tax Amnesty Masih Sulit Diharapkan

Meski pertumbuhan ekonomi diprediksi akan naik dengan dilakukannya reshuffle kabinet, akan tetapi keberhasilan repatriasi aset melalui tax amnesty masih sulit untuk diharapkan
Kalangan DPR menyoroti respons tax amnesty/Ilustrasi
Kalangan DPR menyoroti respons tax amnesty/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA— Meski pertumbuhan ekonomi diprediksi akan naik dengan dilakukannya reshuffle kabinet, akan tetapi keberhasilan repatriasi aset melalui tax amnesty masih sulit untuk diharapkan.

Demikian dikemukakan pengamat ekonomi Drajad Wibowo dalam satu diskusi bertajuk “Arah Politik dan Ekonomi Pasca Reshuffle II ” di Gedung DPR, Kamis (28/7/2016).

“Sri Mulyani disukai pasar keuangan, saham akan naik dan akan ada tambahan pertumbuhan,” ujar Drajad. Akan tetapi Drajat tidak memerinci prediksi pertumbuhan ekonomi dengan masuknya kembali Sri Mulyani ke jajaran kabinet menggantikan Menkeu Bambang PS Brojonegoro.

Drajad mengakui sejumlah fund manager asing menyambut baik mantan managing director Bank Dunia itu. Sri Mulyani, ujarnya, juga memiliki kepiawaian dalam menata fiskal.

Akan tetapi, Drajad khawatir dana-dana yang akan masuk bersifat sementara sehingga tidak berdampak panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kebijakan tax amnesty yang diharapkan bisa membawa aset milik warga negara Indonesdia di luar negeri ke dalam negeri, sangat sulit untuk diharapkan, ujarnya.

“Simple saja, kalau saya sudah punya duit di Singapura buat apa saya bawa lagi ke Indonesia,” ujarnya.

Apalagi, ujarnya, pajak penghasilan di negara itu lebih rendah.

Sementara itu, politisi PDIP, Eva Sundari menyatakan bahwa dukungan PDIP terhadap Sri Mulyani memiliki sejumlah catatan.

Salah satunya adalah bahwa Sri Mulyani harus bisa melakukan reformasi fiskal. Kendati demikian, reformasi itu harus tetap dalam koridor program Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi.

Eva juga memastikan PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya meski tidak semua keinginan partai tersebut bisa diakomodir Presiden Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper