Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Tagih Janji Kapolri Tito Karnavian Benahi Iklim Investasi

Kalangan DPR meminta realisasi janji Kapolri Tito Karnavian saat menjalani fit and proper test di Komisi III beberapa waktu lalu untuk membenahi iklim berinvestasi.
Komjen Pol Tito Karnavian saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016)./Antara-Puspa Perwitasari
Komjen Pol Tito Karnavian saat bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016)./Antara-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan DPR meminta realisasi janji Kapolri Tito Karnavian saat menjalani fit and proper test di Komisi III beberapa waktu lalu untuk membenahi iklim berinvestasi.

“Kapolri kan sudah berjanji akan meneliti kasus-kasus yang selama ini mangkrak dan tidak berkeadilan dalam prosesnya. Kita tunggu realisasi janji-janji itu,” ujar Anggota Komisi III DPR Marsimaan Saragih kepada wartawan, Rabu (3/8/2016).

Politisi PDIP itu mengatakan, pernyataan Tito merupakan janji yang harus ditepati, apalagi disampaikan di depan wakil rakyat serta jutaan pemirsa televisi yang menyaksikan siaran langsung fit and proper test saat itu.

Salah satu pertanyaan yang dajukan Komisi III DPR saat itu adalah soal penanganan kasus yang menimpa Cedrus Investment Ltd. Dalam kasus itu Cedrus memberi pinjaman kepada pengusaha nasional Harun Abidin, namun yang terjadi, alih-alih membayar pinjaman, Harun malah mengadukan Cedrus.

Marsiaman mengingatkan, bila aparat tidak mendukung iklim/kemudahan berinvestasi di dalam negeri, akan berakibat fatal bagi perekonomian nasional. Kepercayaan investor dan kemudahan berinvestasi, ujarnya, tidak bisa dianggap remeh oleh aparat kepolisian.

Sebagaimana diketahui, dalam perjanjian Cedrus dengan Harun Abidin disebut dengan jelas bahwa perjanjian tunduk pada hukum Cayman Islands, dan locus perjanjian juga bukan di Indonesia. Namun polisi langsung melakukan tindakan dengan memblokir agunan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mendorong agar Polri bisa memastikan mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Memberikan jaminan keamanan berinvestasi, tanpa jaminan keamanan investasi maka investor tidak akan datang. Soal perdata jangan ‘disulap’ Polri menjadi pidana," kata mantan ketua Komisi VI DPR itu.

Saat ditanya apakah institusi Polri perlu mendorong rasa aman dalam hal berinvestasi di Indonesia, Hafisz menegaskan, hal tersebut merupakan keharusan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Indonesia mencapai peringkat 40 dalam hal kemudahan berinvestasi yang mana saat ini Indonesia berada pada peringkat 109 dalam hal kemudahan berinvestasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper