Bisnis.com, JAKARTA - Instruksi Presiden atau Inpres yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun bakal segera terbit.
Pemerintah tidak akan mengubah APBN-P melalui persetujuan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemotongan anggaran hanya akan dituangkan dalam instruksi presiden. Dia menjanjikan Inpres tersebut akan terbit dalam dua hari ke depan.
"Kami usahakan dua hari lagi," tegasnya di Jakarta, Jumat (13/8/2016).
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu asumsi defisit yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar 2,35%.
Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp133 triliun untuk membuat APBN kembali menjadi instrumen fiskal yang mampu meraih kepercayaan publik sekaligus membuat dunia usaha menjadi lebih yakin dalam melakukan aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penerimaan pajak dalam APBNP berpotensi mengalami shortfall sebesar Rp219 triliun bahkan setelah estimasi penerimaan dari program pengampunan pajak, yang mengakibatkan sisi belanja negara harus dipangkas sebesar Rp133,8 triliun, yang mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.
Namun, dia menekankan koreksi turun terhadap komponen penerimaan negara bukan berarti mengendorkan upaya Otoritas Fiskal untuk meraup penerimaan. Lebih-lebih, tuturnya, Presiden telah berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan program pengampunan pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
