Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.
Berdasarkan data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga pukul 16.45 WIB, nilai tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya program tax amnesty hingga hari ini mencapai sekitar 1,9% dari target sebesar Rp165 triliun.
Sementara jumlah pernyataan harta hari ini mencapai nilai Rp147 triliun yang bersumber dari deklarasi harta bersih luar negeri, deklarasi harta bersih dalam negeri, dan repatriasi.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp21 triliun dalam sehari setelah mencapai sekitar Rp126 triliun kemarin.
Berikut komposisi uang tebusan hingga hari ini:
Orang Pribadi Non UMKM: Rp2,45 triliun
Badan Non UMKM: Rp432 miliar
Orang Pribadi UMKM: Rp180 miliar
Badan UMKM: Rp8,06 miliar
Adapun komposisi pernyataan harta terdiri dari:
Deklarasi Dalam Negeri: Rp116 triliun
Deklarasi Luar Negeri: Rp21 triliun
Repatriasi: Rp10 triliun
Pelaksanaan program tax amnesty digelar selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode masing-masing selama tiga bulan.
Pada periode pertama yang berakhir 30 September 2016 berlaku tarif 2% untuk repatriasi dan deklarasi harta/aset domestik, dan tarif 4% untuk deklarasi luar negeri. Sementara untuk periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016 dan ketiga hingga 31 Maret 2017 berlaku tarif yang lebih tinggi.
Hingga akhir bulan kedua periode pertama, telah diterima total 21.724 surat pernyataan harta dengan jumlah sebesar 21.380 surat yang tercatat sepanjang Agustus.
Presiden Jokowi pernah memperkirakan adanya lonjakan peserta amnesti pajak pada September, di akhir deadline tarif yang lebih murah.
“Minggu ketiga atau keempat Agustus atau perkiraan minggu awal September sudah pada masuk,” kata Presiden dalam acara Sosialisasi Amnesti Pajak di hadapan wajib pajak dan pengusaha Jawa Barat dan Banten (8/8/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
