Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan bakal mendorong jalinan kerja sama dengan penyedia program dana pensiun swasta guna meningkatkan kepesertaan pada segmen menengah ke atas.
Isnavodiar Jatmiko, Assistant Vice President Knowledge dan Strategic Partnership BPJS Ketenagakerjaan, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya cukup sulit untuk mendorong tingkat kepesertaan pada segmen tersebut. Pasalnya, dia menilai manfaat yang ditawarkan pihaknya masih bersifat mendasar.
Karena itu, jelasnya, kemitraan dengan pengelolan dana pensiun swasta, yakni dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), dapat memberikan manfaat tambahan yang diharapkan para pekerja kelas menengah atas.
“Di segmen menengah atas kami agak kesulitan masuk karena benefitkami lebih basic. Jadi, kenapa kami tidak bersama-sama mendesain program, untuk mengedukasi peserta atau tenaga kerja dan menyiapkan program bundling,” ungkapnya di sela-sela Mercer Employee Benefit Forum, Selasa (30/8/2016).
Jatmiko menuturkan praktek serupa sebenarnya telah umum dilaksanakan di berbagai negara. Dia mencontohkan Hong Kong yang memberikan pilihan kepada peserta untuk menyiapkan penghasilannya saat pensiun.
Para pekerja di negara tersebut dapat mengembangkan dana pensiunannya dengan memanfaatkan program top up yang ditawarkan dalam satu produk yang disiapkan bersama oleh negara dan pelaku swasta.
Program tersebut pun diyakini akan memberikan manfaat tambahan bagi pemberi kerja sebab dapat memberikan program yang lebih lengkap kepada pekerja dengan lebih efisien.
“Tetapi mereka tidak joint benefit, tetapi bundling sehingga basic-nya tetap. Kami juga nantinya bisa memberi option, jika ada banyak partner dan tinggal pilih yang mana.”
Upaya menjalin kemitraan ini, ujar Jatmiko, akan digencarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengajak para penyedia jasa keuangan swasta. Dengan begitu, pihaknya bersama-sama pelaku swasta sekaligus bisa meningkatkan edukasi keuangan.
Dia menilai kemitraan tersebut pun akan memberikan keuntungan bagi pelaku swasta sebab akan mendorong edukasi layanan komersial tersebut ke segmen menengah dan kecil.
Adapun, data BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2016 menunjukkan peserta aktif program nasional tersebut sudah mencapai 19,6 juta jiwa. Jumlah itu baru mencapai sekitar 16,25% dari total pekerja Indonesia yang mencapai 120,65 juta jiwa.
Dari jumlah itu, Jatmiko menuturkan sekitar 85% peserta aktif memiliki gaji di bawah Rp5 juta. “Kami pesertanya banyak di segmen itu. jadi, kenapa tidak bekerjasama untuk mengedukasi?”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
