Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran Subsidi Berbasis Rumah Tangga Perlu Data Akurat

Pemerintah telah dan akan terus melakukan pengalihan subsidi secara bertahap dari sistem berbasis barang/harga barang ke sistem rumah tangga sasaran. Penyaluran subsidi tersebut memerlukan basis data yang akurat.
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat./Antara
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat./Antara

Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah telah dan akan terus melakukan pengalihan subsidi secara bertahap dari sistem berbasis barang/harga barang ke sistem rumah tangga sasaran. Penyaluran subsidi tersebut memerlukan basis data yang akurat.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan penyaluran subsidi berbasis rumah tangga sasaran harus memperhatikan keakuratan data dan infrastruktur yang menjangkau hingga pelosok, termasuk mekanisme penyaluran.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan paling ideal dengan menciptakan lapangan pekerjaan karena menjamin masyarakat keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang dan permanen. Subsidi tetap bisa diberikan ke masyarakat miskin ketika mereka sudah memperoleh pekerjaan.

"Kuncinya penciptaan lapangan kerja menyasar ke masyarakat miskin yang sesuai karakteristiknya biasanya pendidikan rendah dan keterampilan kurang. Kemudian subsidi yang basic need ini yan mesti dijamin juga," ujarnya, di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 sehingga dapat menganalisis hingga 40% penduduk termiskin dengan identitas, alamat, dan karakteristik rumah tangga.

"Di sisi lain, penggunaan teknologi yang lebih maju seperti smartcard dan terintegrasi akan terus diupayakan untuk dapat memperbaiki akurasi, efisiensi, dan efektivitas pemberian subsidi," katanya.

Fokus perbaikan mekanisme subsidi berbasis rumah tangga sasaran antara lain pilot project subsidi langsung Elpiji tabung 3 kg, subsidi listrik, penyaluran pupuk dan benih bersubsidi, dan konversi subsidi pangan/beras sejahtera menjadi program pangan nontunai.

"Program bantuan pangan dalam bentuk nontunai atau voucher secara langsung kepada rumah tangga sasaran secara bertahap," katanya.

Pada RAPBN 2017, pemerintah menganggarkan Rp82,7 triliun subsidi nonenergi dengan rincian subsidi pangan antara lain Rp19,8 triliun untuk pangan, Rp31,2 triliun untuk pupuk, dan Rp1,3 untuk benih. Tahun depan, 44 kota disiapkan untuk memperoleh bantuan pangan nontunai.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper