Bisnis.com, MATARAM - Sengketa lahan di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seluas 135 hektar dari total 1.250 hektar dianggap menjadi penghambat investasi di kawasan tersebut.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin mengatakan investor masih enggan menaruh dana mereka pada KEK Mandalika lantaran masih belum yakin dengan pengembangan wilayah yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah tersebut.
"Berdasarkan laporan, di KEK Mandalika masih ada kendala sengketa lahan. Ini membuat investor apatis karena perencanaan menjadi terganggu. Itu bisa menjadi masalah bagi investasi," ujar Amin saat ditemui di Mataram, Selasa (6/9/2016).
Amin memaparkan lahan yang sudah dibebaskan lebih luas jika dibandingkan dengan lahan yang masih bersengketa. Namun, masalah lahan sengketa tersebut akan segera diselesaikan lantaran dinilai merupakan wilayah yang strategis bagi pengembangan kawasan KEK Mandalika.
Lebih lanjut, Amin menambahkan PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK Mandalika harus berusaha menjalin kerjasama dalam membangun KEK Mandalika dan tidak bergantung pada dana APBN atau APBD.
"Peran swasta itu sangat strategis sehingga apa yang disampaikan Menteri (Bambang Brodjonegoro) agar tidak hanya tergantung pada dana pusat maupun daerah harus di wujudkan. Karena fiskal kita juga sangat terbatas," ujar Amin.
Kemudahan investasi bagi investor juga diyakini Amin bisa menarik investor untuk menanankan modalnya di KEK Mandalika. Kemudahan investasi tersebut salah satunya dapat berupa peraturan daerah yang dibuat oleh gubernur.
Aturan tersebut diharapkan dapat melengkapi paket kebijakan pemerintah pusat terkait investasi di kawasan ekonomi khusus.
Dalam kunjungan kerja di Mataram, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pihak swasta untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan KEK Mandalika.
"Kalau pemerintah fokus utamanya dalam pengembangan KEK Mandalika, yakni infrastruktur, sedangkan untuk pembangunan sarana pariwisata kita mintakan pada partisipasitif swasta," ujar Bambang di Mataram.
Menurut Bambang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menaruh perhatian guna mempercepat pembangunan kawasan pariwisata di NTB tersebut.
Namun, untuk mempercepat pembangunan kawasan itu, tentu pemerintah pusat dan daerah tidak dapat sendirian. Karena itu, dibutuhkan peran swasta untuk bisa membangun kawasan itu, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan pemerintah sudah berusaha memastikan agar KEK Mandalika bisa secepatnya terbangun.
Salah satunya, dengan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (PT IDTC) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
