Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD SUMUT: Pemprov Diminta Genjot Penyerapan Lebih Awal

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diminta menggenjot realisasi penyerapan anggaran belanja hingga akhir tahun ini.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara diminta menggenjot realisasi penyerapan anggaran belanja hingga akhir tahun ini. Tercatat, realisasi serapan beberapa SKPD belum maksimal. Adapun, percepatan penyerapan belanja daerah dinilai ampuh mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumut.

Dinas Pertambangan dan Energi Sumut misalnya, hingga Juli 2016 hanya mampu menyerap 17% atau Rp2,43 miliar dari pagu Rp14,71 miliar. Dinas Perhubungan Sumut baru menyerap 13,52% atau Rp4,66 miliar dari pagu Rp34,51 miliar.

Sementara itu, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Sumut realisasinya baru mencapai 8% atau Rp8,18 miliar dari pagi Rp101,37 miliar.

Dinas Bina Marga Sumut juga tak mencapai 50% dari total pagu Rp849,33 miliar. Realisasi penyerapan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan baru mencapai 23% dari pagu Rp604,09 miliar, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan 15,36% dari pagu Rp195,6 miliar.

Kepala Advisory Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Wilayah Sumut Budi Trisnanto mengatakan, konsumsi pemerintah merupakan salah satu pendorong utama perekonomian di provinsi ini.

"Ini berlaku untuk APBD dan APBD. Kalau realisasi APBN sudah sesuai harapan, karena banyak didorong proyek strategi seperti [KEK] Sei Mangkei, [Pelabuhan] Kuala Tanjung, [tol] Trans Sumatra dan lainnya. Kami menilai penyerapan APBD seharusnya bisa lebih maksimal. Kami mencatat, realisasi belanja pemprov pada semester I/2016 baru 39,8% atau Rp3,95 triliun," ucap Budi, Kamis (8/9/2016).

Lebih lanjut, dia meminta pada tahun depan melakukan percepatan penyerapan, yakni pada semester I/2017. Apalagi Pemprov Sumut mematok pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mampu 5,75%.

"Harus lebih optimistis pada tahun depan. Ini butuh komitmen dari pemprov dan pemda. Memang biasanya baru banyak realisasi pada semester II. Tapi kalau pada semester I sudah bisa kan lebih bagus," tambahnya.

Tak hanya penyerapan anggaran APBD di SKPD yang minim, di pemkab/pemko realisasinya juga hanya 30,7% atau Rp13,01 triliun. Realisasi ini masih didominasi belanja pegawai 37,2% atau Rp6,41 triliun, diikuti belanja bansos dan hibah Rp1,96 triliun atau 21,7% dari pagu.

Sementara itu, belanja barang dan jasa Rp1,65 triliun atau 22,4% dari pagu dan belanja modal Rp1,24 triliun atau 15,9% dari pagu.

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional BI Sumut Agustus 2016, kendala utama yang dihadapi pemkab/pemko yakni revisi rencana anggaran biaya (RAB) pengadaan karena ada penurunan hrga BBM.

Selain itu, pengadaan pelelangan proyek pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan baru dimulai pada Mei 2016. Pun, penandatangan kontrak sebagian baru terlaksana pada Juli 2016.

Daerah dengan realisasi belanja terbesar yakni Batubara mencapai 45,9% dari pagu, diikuti Langkat 43,5%, Binjai Rp42,5%, Gunung Sitoli 41,3%.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasban Ritonga pada penyusunan APBD 2017 meminta kepada SKPD dan Kepala Bidang Anggaran Kabupaten/Kota se-Sumut untuk memprioritaskan belanja modal.

"Belanja modal akan mempengaruhi secara langsung perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi Sumut juga akan meningkat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper