Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Dipangkas, Pemprov Sulsel Fokus ke 3 Sektor Ini

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal memfokuskan belanja pemerintah ke sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan seiring dengan adanya pemangkasan anggaran dana transfer daerah.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bakal memfokuskan belanja pemerintah ke sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan seiring dengan adanya pemangkasan anggaran dana transfer daerah.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan jika pemotongan anggaran melalui pemangkasan dana transfer daerah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pasalnya, pemotongan anggaran ini sudah dilakukan untuk kali kedua.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mutlak melakukan penyesuaian baik secara strategis maupun secara teknis, kendati upaya tersebut tidak mudah karena program sudah berjalan.

Hanya saja, dia menilai jika kecermatan perencanaan anggaran dan perubahan yang dilakukan paling tidak dengan mengekfektifkan anggaran yang ada dengan kondisi keuangan yang tersedia harus ada prioritas program utama.

“Katakanlah bagi Sulsel, otomatis untuk menstimulan ekonomi kita itu kan lari kepada program dasar, ke sektor pertanian, kesehatan dan pemdidikan. Kalau kita fokuskan ke sana, berarti yang diutamakan ya porsi itu. Itu akan hasilkan suatu yang menjadi basic untuk kemajuan daerah,” katanya di Istana Negara, Selasa (20/9/2016)

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut mencapai 8,05%. Oleh karena itu, dengan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) serta pelaporan akuntansi bisa menghasilkan output dan memiliki nilai yang nyata untuk kemajuan masyarakat.

Dia meyakini jika laporan keuangan baik, akuntabel dan transparan maka ujungnya akan bisa meraih predikat WTP. Jika memperoleh predikat WTP kemuan anggaran efektif maka bisa menjadi stimulan untuk pembangunan daerah.

“Oleh karena itu proses WTP dan laporan keuangan yang efektif itu seperti arahan pak Presiden tadi memang bisa mendorong aktifitas pemerintahan yang lebih nyata, mendorong berbagai dimensi kebutuhan rakyat yang dibutuhkan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh menteri pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran agar jangan hanya berhenti pada mengejar predikat WTP atau opini WTP.

Presiden menilai opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktek penyalahgunaan keuangan atau tidak akan ada praktek korupsi. Menurutnya, justru dengan predikat WTP maka harus bekerja keras membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Sekali lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, prosesnya digitalisasi dasn debirokratisasi. Menyederhanakan, menyimpelkan, dan jangan lupa kita harus membangun manusianya, SDM nya dengan meningkatkan kompetensi kapasitas SDM kita secara berkelanjutan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lukas Hendra TM

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper