Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para bawahannya agar kebijakan belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) bisa direncanakan lebih terpadu, serta tidak lagi tersebar dan tumpang tindih.
Dalam Rapat Terbatas tentang Subsidi, Rabu (21/9/2016), Presiden menyatakan kembali menekankan bahwa belanja subsidi dan bansos harus semakin efektif dan tempat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit ketimpangan.
"Agar belanja subsidi dan bantuan bantuan sosial tersebut betul-betul tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh terkait dengan perencanaan terkait dengan pembiayaan sampai dengan sistem penyalurannya," kata Jokowi di Kantor Presiden.
Dalam dokumen APBN Perubahan 2016, subsidi dianggarkan sebesar Rp177,8 triliun atau 13,6% dari pagu belanja pemerintah pusat.
Adapun sebesar Rp94,4 triliun atau 53% dialokasikan untuk subsidi energi dan sisanya untuk non energi. Sementara itu, belanja bansos dan dana desa secara berturut-turut mencapai Rp59 dan Rp47 triliun.
Untuk itu, dia memerintahkan kepada para menteri untuk memperhatikan perbaikan database penerima subsidi dan segera merealisasikan penggunaan identitas tunggal.
Presiden mengatakan, dalam rapat terbatas tentang subsidi dan bansos pada April lalu, dirinya telah memerintahkan agar semua bansos dan subsidi diberikan dalam bentuk nontunai melalui sistem perbankan dan terintegrasi dalam satu kartu.
"Sistem penyaluran yang dipakai harus langsung ke masyarakat penerima manfaat dan kita juga harus memperbaiki kualitas barang dan jasa yang diterima masyarakat, mulai dari pelayanan jasa kesehatan, jasa pendidikan, bantuan beras, bantuan pupuk dan yang lain-lainnya," ungkap Kepala Negara.
Di sisi lain, Presiden menilai kebijakan belanja subsidi sudah lebih tepat sasaran.
Dia mencontohkan, alokasi subsidi bunga kredit yang melesat dari Rp1,9 triliun pada 2015 menjadi Rp15,8 triliun menunjukkan pengalihan subsidi pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus mendukung kelompok usaha mikro, kecil dan menengah.
"Subsidi ini berupa subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat dan bunga kredit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," lanjutnya.
Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti pemberian subsidi berbasis individu dan rumah tangga plus bansos dapat dikombinasikan dengan dana desa atau yang berbasis kewilayahan maupun yang berbasis sektoral.
"Saya juga minta agar semangat dari kebijakan subsidi dan bansos untuk membuat masyarakat menjadi semakin kuat, semakin mandiri dan semakin berdaya dan tidak justru menimbulkan ketergantungan. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak justru menimbulkan ketergantungan. Selain itu dalam pemberian subsidi dan bantuan sosial pertimbangkan pula aspek kesinambungan fiskal kita."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
