Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah BUMN konstruksi tetap optimistis meraih pendapatan sesuai target kendati pemerintah mengalihkan alokasi sebagian anggaran proyek konstruksi pada tahun ini menjadi tahun depan akibat penghematan anggaran.
Direktur Utama PT Waskita Karya M. Choliq mengatakan kontribusi proyek konstruksi pemerintah terhadap pendapatan Waskita kurang dari 20%. Dengan demikian, dia mengatakan pendapatan perseroan tidak terganggu akibat efisiensi anggaran pemerintah.
“No problem untuk Waskita. Kenapa? Karena total project Waskita hari ini yang terkait dengan APBN kurang dari 20%, cuma belasan persen. Jadi tidak mengganggu. Distop pun juga tidak apa,” ujarnya, Jumat (23/09).
Emiten berkode saham WSKT itu memiliki target laba bersih Rp1,7 triliun pada tahun ini. Hingga Semester I ini, laba yang berhasil diperoleh sebesar Rp 586,27 miliar. Laba bersih tersebut menunjukkan kinerja perseroan melonjak sebesar 241,73% bila dibandingkan dengan laba bersih pada Semester I 2015 yaitu sebesar Rp171,56 miliar.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Suradi Wongso mengatakan perseroan tetap menargetkan pertumbuhan sebesar 16%. Menurutnya, Wika masih bisa memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperbesar kapasitas perusahaan.
“Dengan adanya PMN akan me-leverage perusahaan, juga melalui skema PPP [Public Private Partnership]. Kita juga mengajukan usulan-usulan proyek yang menggunakan pendanaan perusahaan serta dengan mekanisme turn key project,” ujarnya.
Secara umum, ujarnya, kontribusi proyek pemerintah terhadap pendapatan perseroan mencapai 40%. Sejauh ini perusahaan belum memiliki rencana untuk merevisi target labar bersih yang ditaksir mencapai Rp940 miliar sepanjang tahun ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR terpaksa mengalihkan sebagian alokasi anggaran proyek tahun jamak yang seharusnya dikucurkan tahun ini, menjadi tahun depan setelah mendapat penugasan untuk melakukan penghematan senilai Rp6,98 triliun.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dwityo A. Soeranto mengatakan dari total pemangkasan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang menjalankan Program 100-0-100 mendapat jatah pemotongan senilai Rp1,5 triliun. Untuk itu, pihaknya menyiasati dengan melakukan rekomposisi kontrak proyek-proyek yang termasuk dalam program tersebut.
“Dari Rp1.5 triliun ini, kita berupaya untuk tahap pertama mengambil dari kegiatan belanja barang non operasional seperti rapat, sosialisasi, sisa lelang. Setelah kita menyisir itu, ternyata masih ada kekurangan, sehingga kita lakukan rekomposisi kontrak,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan rekomposisi kontrak ini, maka porsi penyerapan anggaran untuk kontrak multiyears pada tahun ini, akan dialihkan sebagian pada tahun mendatang. Meski demikian, rekomposisi kontrak ini tidak akan mengubah nilai kontrak tahun jamak yang telah diteken antara pemerintah dengan badan usaha konstruksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
