Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta agar besaran anggaran untuk kementerian dan lembaga dengan memperhatikan sistem reward dan punishment berdasarkan serapan anggaran, bukan karena alasan kebijakan politis.
Menurutnya, salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana hasil auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK bisa saja wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP) atau disclaimer dan opini tidak memberikan pendapat atas penyerapan anggaran. Satus tersebut merupakan cerminan kinerja lembaga tersebut, ujarnya.
“Jadi pemberian besaran anggaran bukan semata-mata kebijakan politis saja, tapi pertanggungjawaban terhadap anggaran yang berhasil diserap perlu diperhatikan,” ujarnya.
Sedangkan bentuk punishment atas lembaga yang penyerapannya sedikit, ujarnya, adalah penerimaan anggaran yang sedikit pula.
“Jadi kami mengharapkan ke depan faktor penyerapan anggaran diterapkan dan menjadi salah satu faktor apresiasi kementerian dan lembaga,” ujarnya, Selasa (4/10/2016).
Dia menambahkan bahwa usulan itu bertujuan agar aspek transparansi dan kinerja diapresiasi. Artinya money follow program, bukan money follow function,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat itu Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan laporan Ikhtisar 2016.
Dalam laporannya Harry menyatakan bahwa sesuai ketentuan, setiap pejabat pada lembaga dan kementerian atau entitas yang bersangkutan wajib menindaklanjuti hasil laporan BPK.
Apabila pejabt itu tidak menindaklanjuti audit BPK sesuai pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 maka akan dikenakan sanksi. Sanksi itu, ujarnya, berupa pidana penjara satu setengah tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
